Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : tim Pidsus Kejari Lamongan saat melakukan eksekusi dana hibah. (Saiful Ikbal,memojatim)

Lamongan-Memo. Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan melakukan eksekusi Uang Pengganti (UP) perkara korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan tahun 2015 pada hari Senin (21/9/2020). Pelaksanaan eksekusi tersebut dipantau langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Moch Subekhan.

Pelaksanaan perintah eksekusi uang dana hibah Pilkada serentak tahun 2015 tersebut setelah Pengadilan Tipikor Surabaya telah memvonis bersalah atas terdakwa Irwan Setyadi bin Bayu Fitria pada tanggal (15/7/2020) lalu. Terdakwa mantan Bendahara KPU Kabupaten Lamongan, Irwan Setyadi dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun 7 bulan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan.

Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Moch Subekhan menyampaikan, pada pukul 09:30 wib. JPU Kejari Lamongan melaksanakan giat eksekusi uang dana hibah Pilkada Pemkab Lamongan tahun 2015 atas perintah putusan Pengadilan Tipikor Surabaya sebesar Rp 1.201.730.992.18 (satu miliar dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan belas sen).

"Eksekusi Uang Pengembalian dana hibah Pilkada serentak Kabupaten Lamongan tahun 2015 ini akan segera dikembalikan pada negara,"tegas, Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Moch Subekhan pada memojatim.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini surat dakwaan yang dibaca Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lamongan, Ali Prakoso mengungkap empat modus penyelewengan yang dilakukan terdakwa Irwan Setiyadi saat menjabat sebagai bendahara di KPU Lamongan. 

Modus pertama, terdakwa melakukan pembayaran tanpa surat perintah bayar yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih,"ungkap JPU Ali Prakoso.

Di modus penyelewengan kedua, terdakwa merekayasa pembukuan belanja dengan melaporkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan anggaran yang tidak sebenarnya.

"Menyusun bukti pertanggungjawaban dan melakukan pembukuan belanja sebesar Rp 157.839.500 atas kegiatan yang tidak dilaksanakan serta melakukan pembukuan belanja lebih tinggi sebesar Rp 89.490.000 dari pengeluaran yang sebenarnya,"sambung JPU Ali Prakoso.

Sedangkan di modus ketiga dan ke empat , terdakwa Irwan Setiyadi tidak menyetorkan pajak ke kas negara sebesar Rp 227 juta lebih dan menggunakan sisa dana untuk kepentingan pribadinya. (rief)


Photo : tim Pidsus Kejari Lamongan saat melakukan eksekusi dana hibah. (Saiful Ikbal,memojatim)

Lamongan-Memo. Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan melakukan eksekusi Uang Pengganti (UP) perkara korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan tahun 2015 pada hari Senin (21/9/2020). Pelaksanaan eksekusi tersebut dipantau langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Moch Subekhan.

Pelaksanaan perintah eksekusi uang dana hibah Pilkada serentak tahun 2015 tersebut setelah Pengadilan Tipikor Surabaya telah memvonis bersalah atas terdakwa Irwan Setyadi bin Bayu Fitria pada tanggal (15/7/2020) lalu. Terdakwa mantan Bendahara KPU Kabupaten Lamongan, Irwan Setyadi dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun 7 bulan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan.

Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Moch Subekhan menyampaikan, pada pukul 09:30 wib. JPU Kejari Lamongan melaksanakan giat eksekusi uang dana hibah Pilkada Pemkab Lamongan tahun 2015 atas perintah putusan Pengadilan Tipikor Surabaya sebesar Rp 1.201.730.992.18 (satu miliar dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan belas sen).

"Eksekusi Uang Pengembalian dana hibah Pilkada serentak Kabupaten Lamongan tahun 2015 ini akan segera dikembalikan pada negara,"tegas, Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Moch Subekhan pada memojatim.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini surat dakwaan yang dibaca Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lamongan, Ali Prakoso mengungkap empat modus penyelewengan yang dilakukan terdakwa Irwan Setiyadi saat menjabat sebagai bendahara di KPU Lamongan. 

Modus pertama, terdakwa melakukan pembayaran tanpa surat perintah bayar yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih,"ungkap JPU Ali Prakoso.

Di modus penyelewengan kedua, terdakwa merekayasa pembukuan belanja dengan melaporkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan anggaran yang tidak sebenarnya.

"Menyusun bukti pertanggungjawaban dan melakukan pembukuan belanja sebesar Rp 157.839.500 atas kegiatan yang tidak dilaksanakan serta melakukan pembukuan belanja lebih tinggi sebesar Rp 89.490.000 dari pengeluaran yang sebenarnya,"sambung JPU Ali Prakoso.

Sedangkan di modus ketiga dan ke empat , terdakwa Irwan Setiyadi tidak menyetorkan pajak ke kas negara sebesar Rp 227 juta lebih dan menggunakan sisa dana untuk kepentingan pribadinya. (si/rif)

Posting Komentar