Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : penyidik JPU Kejari Lamongan saat melakukan pemeriksaan melalui teleconference. (Saiful Ikbal,memojatim)

Lamongan-Memo. Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lamongan melimpahkan berkas tahap II perkara dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa (BKKPD) tahun 2019 desa Dibee, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan pada hari Kamis (24/9/2020).

Pelimpahan tahap II tersebut dinyatakan berkas dalam dugaan penyalagunaan dana BKKPD tahun 2019 sebesar Rp 120 juta itu sudah lengkap atau P 21 oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lamongan.

Kasi Pidsus Kejari Lamongan Mochamad Subekhan menuturkan, bahwa tersangka mantan Kepala Desa (Kades) Dibee, Supartin disangka telah menyalahgunakan dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa (BKKPD) senilai Rp 120 juta.

"Dalam kegiatan tahap II ini barang bukti (BB) yang berhasil disita berupa uang sebesar Rp 120 juta dan sejumlah dokumen,"tutur, Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Mochamad Subekhan saat dikutip memojatim.

Mochamad Subekhan menambahkan, kedepan bila selesai disidangkan maka barang bukti berupa uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

"Tersangka Supartin disangkakan melanggar Pasal 2, 3 atau pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) undang-undang Tipikor,"tegasnya.

Sebelumnya, produk hukum perkara yang menyeret mantan Kades Dibee, Supartin hingga ditetapkan sebagai tersangka berawal dari adanya dugaan proyek fiktif di Desa Dibee.

Dari hasil penyelidikan penyidik Polres Lamongan ditemukan dua proyek fiktif yakni, peningkatan jalan lingkungan RT 14, RW 15 di Dusun Pandarangan dan peningkatan jalan area Makam Mbok Ayu Roro Bojo di Dusun Dibee. (si/rif)

Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar