Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Supriyono saat diadili di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Terdakwa mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono menggunakan pakaian batik warna coklat tua saat memasuki ruang sidang Candra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya untuk mengikuti persidangan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Selasa (7/7/2020).

Sidang tuntutan yang diketuai oleh Hisbullah Idris selaku Hakim Ketua serta dua Hakim Anggota Kusdarwanto dan Sangadi tersebut. Dalam surat tuntutan yang dibaca secara bergantian oleh Jaksa KPK, Dody Sukmono dan Mufti Irawan menyebut bahwa, terdakwa Supriyono secara sadar mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang tercela dan melanggar hukum berkelanjutan sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum membacakan tuntutan izinkan kami menyampaikan hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut, "hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa menyalah gunakan jabatan yang diberikan padanya, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa belum mengembalikan uang kerugian negara,"papar, Jaksa KPK Dody Sukmono saat membacakan amar tuntutan dikutip memojatim.

Selain itu Jaksa KPK juga menyebutkan hak yang meringankan terdakwa yakni, terdakwa belum pernah dihukum.

"Menuntut pidana dengan hukuman 8 tahun penjara denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan. Serta menghukum untuk membayar uang pengganti Rp 4, 850 miliar dengan ketentuan harta kekeyaannya disita oleh negara dan apa bila harta kekayaan tidak mencukupi maka diganti dengam hukuman pidana selama 2 tahun,"tegas, Jaksa KPK Ddy Sukmono.

Masih lanjut Jaksa, yang ke empat menghukum terdakwa dengan mencabut hak pilihnya selama 5 tahun.

Diberitakan sebelumnya, Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung priode 2014-2019 didakwa terima suap sebesar Rp 3,6 miliar terkait ketok palu APBD Tulungagung tahun 2015-2018.

Selain didakwa suap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) anti rasuah juga mendakwa mantan anggota dewan empat priode tersebut menerima gratifikasi atau hadiah uang total sebesar Rp 1,050 miliar.

Supriyono merupakan terdakwa ke empat dalam perkara ini dari dua pejabat di Kabupaten Tulungagung yang diadili setelah Sahri Mulyo, mantan (eks) Bupati Tulungagung dan Kadis PUPR Sutrisno dan Agung Prayitno (pihak swawsta) yang lebih dulu dibawa ke meja hijau dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada tahun lalu. (rief) 

Posting Komentar

  1. Saya kurang paham tentang hukum. Andai terdakwa tidak punya aset atau asetnya sudah habis, lalu uang pengganti sebesar 4,85M lebih itu hanya dibayar sebesar 20juta rupiah saja. Itu artinya hukuman penjaranya nambah cuma 2 th. Begitukah?
    Saya juga ingin nanya, vonis nya kapan?
    Apakah KPK akan menindaklanjuti ke anggota dprd lainnya dan pejabat prov serta pejabat lain yang terlibat atau cukup sampai disini?
    Karena ini kan sudah lama terjadinya

    BalasHapus