Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Bupati Sidoarjo non aktif Saiful Ilah bersama tiga terdakwa bawahannya saat disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Surabaya-Memo. Bupati Sidoarjo non aktif Saiful Ilah kembali disidangkan bersama tiga terdakwa bawahannya lainya pada hari Senin (29/6/2020). 

Saiful Ilah memasuki ruang sidang Candra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya bersama tiga terdakwa lainnya yaitu, Kepala Dinas PU BMSDA Sunarti Setyaningsih, Kabid Bina Marga Dinas PU BMSDA Judi Tetrahastoto dan Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji.

Setelah persidangan dinyatakan dibuka oleh Cokorda Gede Arthana selaku Hakim Ketua, terdakwa Saiful Ilah melalui tim Penasehat Hukum (PH) Samsul Huda menyatakan keberatan dan menolak kalau pemeriksaan saksi bersamaan dengan terdakwa lainnya.

"Mohon izin majelis, kami menolak jika pemeriksaan saksi bersama dengan terdakwa lainnya," kata, Samsul Huda saat dikutip memojatim dalam persidangan.

Penolakan tersebut menurut Samsul Huda karena sebelumnya pihaknya keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, sedangkan tiga terdakwa lainnya menerima dakwaan JPU.

"Kami mohon untuk pemeriksaan saksi di pisahkan,"ujarnya.

Atas permohonan penolakan tersebut, Majelis Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi apakah keberatan apa tidak.

Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto menyatakan, bahwa pihaknya menyidangkan bersama karena saksi memberikan keterangan yang sama.

"Efektifitas dan efesien maka kami periksa bersama-sama," jelas JPU KPK Arif Suhermanto.

Namun, akhirnya disepakati sidang terdakwa Saiful Ilah ditunda pada hari Rabu (1/7/2020) mendatang.

"Sidang ditunda Rabu besok," tegas Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana sambil mengetuk palu tiga kali.

Usai persidangan saat dikonfirmasi terkait penundaan sidang, Samsul Huda mengatakan secara formal pihaknya mengajukan keberatan dengan dakwaan jaksa.

"Ini mencari kebenaran, karena nanti masing-masing terdakwa akan saling menjadi saksi. Atau  biasa disebut saksi mahkota atau saksi berompi," terang, Samsul Huda.

Lanjutnya, dibilang efektifitas oleh jaksa itu tidak benar. 

"Ini nasib seseorang dan nama baik, kalau sidang perdata atau PTUN tidak apa-apa,"pungkasnya. (rief)

Posting Komentar