Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua saksi Kelompok Kerja dari Dinas ULP Pemkab Sidoarjo saat memberi kesaksian. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Tiga terdakwa pejabat Pemkab Sidoarjo non aktif, Kepala Dinas PU BMSDA, Sunarti Setyaningsih, Kabid Bina Marga Dinas PU BMSDA, Judi Tetrahastoto dan Kabag ULP, Sanadjihitu Sangadji kembali menjalani persidangan di ruang Candra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada hari Senin (15/6). 

Sidang kali ini dengan menghadirkan dua saksi dari pegawai Pemkab Sidoarjo yang bertugas di Kelompok Kerja (Pokja) di dinas Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam persidangan saksi mengakui adanya bagi-bagi uang dari kontraktor yang memenangkan tender proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Pengakuan itu disampaikan dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa Kepala Dinas PU BMSDA Sunarti Setyaningsih, Kabid Bina Marga Dinas PU BMSDA Judi Tetrahastoto dan Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji.

Dua saksi tersebut yaitu, Gausepin Ivetaresti dan Pujianto, dua staf ULP mengaku mendapat uang Rp 40 juta dari proyek Candi Prasung dan Pasar Porong. Rp 30 juta diterima dari Bayu, juga pegawai di ULP, sementara Rp 10 juta dari terdakwa Sangaji.

"Tim pokja menerima semua. Masing-masing Rp 30 juta dan Rp 10 juta itu. Termasuk saya, Pujianto, Bayu, Deni, Eko, dan Yugo,"terang, saksi Gausepin Iventaresti dalam persidangan saat dikutip memojatim.

Masih kata, Gausepin Iventaresti mengungkapkan, ada pertemuan tim Pokja dengan terdakwa Yudhi Tetra dan Ibnu Gofur, pertemuan itu setelah ada sanggahan dari PT Gentayu dalam lelang proyek jalan Candi Prasung.

Pengakuan yang sama pula disampaikan saksi Pujianto. Diakuinya dia menerima uang Rp 40 juta tersebut dan juga anggota Pokja yang lain.

"Namun uang itu sudah kami kembalikan ke KPK," dalihnya, pernyataan saksi Pujianto juga diamini saksi Geosepin Iventaresti.

Namun, pernyataan saksi tersebut justru membuat Majelis Hakim mempertanyakan, kenapa pengembalian baru dilakukan setelah kasus tersebut setelag Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Majelis hakim bahkan menanyai proyek apa saja yang sempat mereka tangani selama beberapa tahun terakhir. Terungkap jumlahnya ratusan, dan kedua saksi sampai tidak hafal. 

"Jaksa KPK, tolong diaudit itu. Proyek-proyek sebelumnya,"tegas, Mejelis Hakim Cokorda gede Arthana selaku Hakim Ketua serta dua Hakim Anggota Lufsiana dan Moch Mahin dalam persidangan.

Hakim meminta pada tim Jaksa anti rasuah ini untuk menindaklanjuti dugaan adanya permainan uang dalam pengondisian proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. 

Dalam sidang juga terungkap bagaimana proses penyerahan uang, pembagian, dan sebagainya. Bahkan, jaksa KPK juga sempat membuka beberapa rekaman percakapan dan transkrip terkait kasus ini.

Termasuk percakapan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dengan Yudhi Tetra, transkip percakapan Ibnu Gofur dan kontraktor Dedi Eko, hingga percakapan Ibnu Gofur dengan istrinya terkait pengondisian proyek tersebut.

Diketahui, dalam kasus ini tiga pejabat Pemkab yang jadi terdakwa tersebut didakwa pasal yang sama dengan Saiful Ilah, yakni pasal 12 huruf b UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saiful Ilah disebut menerima Rp 550 juta, Sunarti menerima Rp 227 juta, Judi Tetra menerima Rp 350 juta, dan Sangadji menerima Rp  330 juta dari Ibnu Gofur dan Totok Sumedi.

Karena saksi-saksinya sebagian besar sama, dimungkinkan sidang berikutnya terhadap empat terdakwa ini bakal jadi satu karena dinilai lebih mudah, efisien, dan lebih cepat. (rief)

Posting Komentar