Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang terdakwa Dadang Wahyu Kusworo di Pengadilan Tipikor. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang perkara korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 atas terdakwa Dadang Wahyu Kusworo warga Dusun Kedungsikil, Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Tulungagung kembali digelar diruang Candra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada hari Kamis (4/6).

Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tulungagung menghadirkan tujuh orang saksi yang terdiri yaitu, Anggota DPRD Provinsi Jatim dari fraksi PKB Chussainudin, serta saksi dari Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Sutarmiaji, Edy, Iffah, Utami, Ipan dan saksi ahli dari BPKP, Sulasmono.

Dalam persidangan diungkapkan bahwa dana Bansos sebesar Rp 100 juta tidak direalisasikan secara benar. Padahal seharusnya dana bantuan tersebut diperuntukan untuk pembelian Lima ekor sapi, namun oleh terdakwa Dadang Wahyu Kusworo selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trentem tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Hakim Ketua Dede Suryaman serta dua Hakim Anggota Jhon Dista dan Moch Mahin mempertanyakan soal proses verfikasi proposal Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) pada saksi anggota DPRD Provinsi Jatim, Chussainudin. Selain itu, dalam persidangan saksi saat ditanyak soal berapa jumlah proposal yang sudah diterima dan di verifikasi selalu menjawab tidak tau dan lupa.

"Pak berapa proposal yang sudah di verifikasi atas nama Chussainudin itu,"tanyak, Hakim Anggota Jhon Dista pada saksi dalam persidangan saat dikutip memojatim.

Majelis Hakim juga mempertanyakan berapa jumlah anggota DPRD Provinsi Jatim yang punya dana bantuan aspirasi rakyat.

"Berapa anggota dewan yang punya dana aspirasi khusus, berapa orang anggota dewannya,"tegas, Jhon Dista pada saksi dan kembali saksi menjawab tidak tahu.

Dari keterangan keenam saksi tidak ada satupun yang dibantah oleh terdakwa.

Sekedar diketahui, terdakwa Dadang Wahyu Kusworo diadili terkait perkara korupsi dana Bansos tahun 2017 dan oleh JPU Kejaksaan Negeri Tulungagung
didakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan atau pasal 9 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Perbuatan terdakwa dianggap telah merugian keuangan negara sebesar Rp 100 juta berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim. (rief)


Posting Komentar