Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang tuntutan dua terdakwa melalui online di pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dua terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi pelaku pemberi uang suap Bupati Sidoarjo non aktif Saiful Ilah terkait sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dimulai pukul 15:30 wib sore diruang Cakra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya hari Rabu (6/5/2020). 

Dalam pembacaan amar tuntutan yang dibaca secara bergantian oleh Jaksa KPK, Arif Suhermanto dan Mufti Irawan menyebut bahwa, kedua terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dinyatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum.

Perbuatan dua bos kontraktor ini dinilai bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ke 1 Jaksa Penuntut Umum KPK.

"Menuntut terdakwa Ibnu Gofur dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda 200 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan,"kata Jaksa KPK Arif Suhermanto saat membacakan amar tuntutan dikutip memojatim.

Selain terdakwa Ibnu Gofur, penuntut umum KPK juga membacakan tuntutan atas terdakwa Totok Sumedi. Dimuka persidangan yang diketuai oleh Rochmad selaku Hakim Ketua serta dua Hakim Anggota Adriano dan Lufsiana.

"Menuntut terdakwa Totok Sumedi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda 200 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan,"lanjut Arif Suhermanto saat membacakan surat tuntutan terdakwa Totok Sumedi.

Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa melalui tim penasehat hukumnya akan mengajukan pembelaan yang sedianya pada pekan depan.

Ditemui usai persidangan Hans Edward Hehakaya Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ibnu Gofur menyampaikan, atas tuntutan JPU KPK tadi pihaknya sangat mengapresiasi karena sesuai fakta persidangan. Hans berharap dari 
Justice Collaborator (JC) yang sudah diberikan seterang-terangnya dan sebenar-benarnya itu dapat dikabulkan agar bisa menjadi terang benerang kasus perkara suap Bupati Sidoarjo non aktif Saiful Ilah dan pejabat Pemkab Sidoarjo tersebut.

"Karena nanti materi pembelaan juga pasti tidak akan jauh dari yang sudah disampaikan dari materi JC itu,"tegas, Hans Edward Hehakaya pada memojatim.

Terkait aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak mulai Wabup, Sekda, lima Kepala Dinas Pemkab Sidoarjo, Kabid Dinas Cipta Karya, PPK serta Kelompok Kerja (Pokja) di Dinas PUBSMDA, hingga wartawan, LSM dan Pejabat Kejari Sidoarjo yang dituangkan dalam justice collaborator nya, kata Hans, bukanlah pendapat atau opini yang dibuat oleh klienya melainkan terungkap dalam kesaksian dan BAP Kadis Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU-BMSDA) Pemkab Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih. 

"Ini yang kami luruskan, bahwa itu adalah keterangan saksi dalam sidang dan dalam BAP saksi, bukan pendapat dari terdakwa,"tandasnya.

Masih lanjut Hans, hanya mungkin perlu, tadi digaris bawahi penyebutan nama-nama ada oknum-oknum yang di sebutkan menerima uang dari Kepala Dinas Sunarti Setyaningsih (terdakwa berkas terpisah) adalah keterangan dari terdakwa Sunarti sendiri waktu dalam fakta persidangan yang juga tercantum di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Tadi kami sependapat dengan jaksa KPK, Ibnu Gofur hanya tau memberikan uang itu pada Sunarti. Nah, sementara peruntukannya untuk apa itu menjadi jawaban Sunarti,"ucapnya.

Hans menambahkan, pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kesan klainnya memberikan uang itu untuk memenangkan proyek di Dinas PU-BMSDA.

Sementara saat disinggung soal JC permohonan klainnya Hans menyatakan, sesuai dengan yang ada di JC itu tergambar jelas siapa saja penerima itu kemudian siapa saja yang meminta.

"Hanya nanti itu tugas penuntut umum maupun penyidik untuk menyelidiki seberapa jauh ini tingkatan atau dampak dari pada kegiatan ini. Karena bagaimanapun klain kami cuman salah satu dari pengusaha yang kebetulan bermasalah tindak pidana korupsi ini,"
terangnya.

"Kalau kita liat semua keterangan para saksi yang dihadirkan semua saksi ternyata mengaku pernah memberikan kepada para petugas yang disebutkan di BAP, jadi sudah bisa diprediksi. Untuk itu klain siap untuk bekerja sama terkait dengan JC yang sudah diajukan,"
pungkasnya.

Diketahui, kedua terdakwa memberikan uang suap secara bertahap hingga Rp 1,675 miliar sejak bulan Agustus 2019 hingga terjaring tangkap tangan pada 7 Januari 2020 di Pendopo Sidoarjo, berikut kronologisnya :

Pada Agustus 2019 kedua terdakwa memberikan uang kepada Pokja sebesar Rp 190 juta. Pada bulan yang sama juga, terdakwa Totok kembali memberi uang sebesar Rp 190 juta.

Kemudian pada bulan September, kedua terdakwa memberikan uang kepada Sangadji sebesar Rp 300 juta dengan rincian uang Rp 100 juta untuk Sangadji dan uang Rp 200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah dinas.

Pada bulan Oktober uang sebesar Rp 400 juta diberikan kepada Judi Tetra. Rinciannya uang Rp 200 juta diberikan saat Judi Tetra datang ke kantor terdakwa dan uang Rp 200 diberikan saat di Kantor Dinas PU BM SDA.

Sementara pada bulan Desember 2019 terdakwa Ghofur memberi uang kepada Sangadji sebesar Rp 200 juta di salah satu hotel di Mojokerto. Uang tersebut lalu dibagi ke dua Pokja masing-masing menerima Rp 50 juta dan Rp 40 juta.

Pada bulan Januari 2020 pemberian uang tersebut berkali-kali. Pertama pada 3 Januari uang sebesar Rp 150 juta diberikan kepada Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp 225 juta kepada Sunarti, Kadis PUBM SDA. Pemberian uang tersebut di salah satu rumah makan Sidoarjo.

Sedangkan menjelang OTT KPK, penyerahan uang dilakukan dua kali. Pertama pada siang hari terdakwa Totok memberikan uang sebesar Rp 40 juta kepada Judi Tetra di Kantor DPU BM SDA. Kemudian pada sorenya, Ghofur, Totok Sumedi dan Iwan Setiawan menemui Saiful Ilah di Pendopo Sidoarjo. Saat itulah Ghofur memberikan uang sebesar Rp 350 juta. Kejadian itu lalu di tangkap oleh tim KPK. (rief)

Posting Komentar