Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang kasus suap Bupati Sidoarjo non aktif Saiful Ilah. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami peran sejumlah pihak yang disebut-sebut namanya turut menerima aliran uang suap, meskipun tidak disebutkan dalam surat tuntutan diperkara terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi pada sidang hari Rabu (6/5/2020) di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Pihak yang disebut ikut menerima aliran uang panas itu diantaranya, Pejabat Kejari Sidoarjo, Wartawan, LSM, Wabup, Sekda serta lima Kepala Dinas Pemkab Sidoarjo berserta Kabid Cipta Karya dan Pokja di Dinas PU-MBSDA.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Arif Suhermanto mengatakan, peran para pihak tersebut akan didalami saat persidangan Kepala Dinas PU BM Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih.

"Nanti akan kami perdalam di persidangan Sunarti Setyaningsih,"tutur, Jaksa Penuntut Umum KPK, Arif Suhermanto usai persidangan dikutip memojatim.

Saat disinggung soal mengapa nama-nama pihak yang disebut dalam persidangan tidak dituangkan dalam surat tuntutan Ibnu Gofur dan Totok Sumedi, kembali Jaksa KPK Arief Suhermanto mengaku jika pihaknya fokus pada pembuktian pemberian suap ke Bupati Saiful Ilah.

"Intinya yang kami buktikan dulu pemberian uangnya,"tegasnya.

Dalam persidangan sebelumnya, sidang yang diketuai Rochmad selaku Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota yakni Lufsiana dan Adriano tersebut terungkap bahwa, saksi Kelompok Kerja (Pokja) dinas pengadaan barang dan jasa Pemkab Sidoarjo mengakui menerima pemberian uang dari Sanadjihitu Sangadji selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan yang juga terdakwa dalam perkara ini berkas terpisah (splising).

Pemberian uang yang dimaksud tersebut adalah terkait sejumlah proyek salah satunya wisma atlet, perbaikan jalan Desa Prasung, Pasar Porong sebesar 3 hingga 6 persen sekitar Rp 700 juta lebih dari nilai kontrak Rp 21 miliar. 

Selain itu saksi juga menyebutkan bahwa, namanya digunakan sebagai Komisaris Utama dan Direktur di PT Rudi Jaya Beton, PT Kharisma Bhina Kontruksi untuk pengajuan tender di pemerintahan milik terdakwa Ibnu Gofur group.

Hal tersebut diungkap saksi Siti Nur Fidiyah dan Ainun Jiriyah didalam persidangan menyebutkan, ada catatan kewajiban dinas pencairan termin terakhir untuk asdrawing (gambar) sebesar 6 persen pada bulan Desember 2019.

"Dipencairan termin terakhir pada bulan Desember 6 persen untuk kewajiban dinas untuk asdrawing,"ucap, saksi Siti Nur Fidiyah dalam persidangan dikutip memojatim.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, kedua terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi yang mengikuti persidangan secara live itu tidak ada yang dibantah semua keterangan saksi saat ditanyak oleh majelis hakim.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum anti rasuah, Arif Suhermanto saat dikonfirmasi terkait keterangan saksi menyatakan, tadi dalam persidangan ada keterangan saksi Siti Nur Fidiyah yang berubah-rubah terkait pemberian kewajiban dinas dengan alasan untuk asdrowing.
 
"Padahal kita tau bahwa itu adalah tugas dari konsultan perencana bukan pelaksana, tadi saksi tidak dijawab dengan tegas,"terang, JPU KPK Arif Suhermanto usai persidangan.

Masih lanjut Arif Suhermanto, tadi juga ada keterangan ada catatan aitem-aitem pemberian kewajiban dinas itu 3 sampai 6 persen.

"Ketika saksi ada sebutkan 3 sampai 6 persen, berarti ada rance (penunjang) seringkali memberikan dinas 3 sampai 6 persen. Fakta didalam BAP dia sendiri ditunjukan barang bukti mengenai catatan 6 persen itu terpisah dan jelas,"ungkap, Jaksa KPK Arif Suhermanto.

Diberitakan sebelumnya, Dalam permohonan JC tersebut, Gofur mengaku bukan pelaku utama dalam kasus suap ini. Ia mengklaim tidak pernah melakukan deal-deal dengan pejabat Pemkab Sidoarjo untuk memuluskan proyek yang sedang dikerjakannya. 

Uang yang diberikan Gofur diklaim bukan suap melainkan tanda terima kasih lantaran tak kuat dengan sindiran-sindiran dari sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo.

Dalam JC nya, Ada 8 poin yang disampaikan Gofur terkait uang yang diberikan, Berikut rinciannya : 

Pada poin ke tiga huruf a, Gofur mengaku telah memberikan uang terima kasih sebesar Rp 190 juta pada Totok Sumedi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk Pokja Bayu Sitokharisma melalui Yugo pada Agustus 2019 di Surabaya.

Di Poin b, Gofur memberikan uang sebesar Rp 20 juta Judi Tetra Hastoto selaku PPK Dinas PU untuk keperluan LSM dan Wartawan dengan maksud pengamanan proyek. Uang tersebut diberikan Gofur di Kantor PUMBSDA pada 23 Oktober 2019.

Pada poin c, Gofur kembali memberikan uang pada Judi Tetra Hastoto sebagai tanda terima kasih atas pengerjaan proyek jalan Candi Prasung. Uang itu diserahkan Gofur  pada Oktober 2019 di Kantor nya di Batching Plan Mlirip, Mojokerto.

Selanjutnya, di poin d, Gofur memberikan uang terima kasih ke Saiful Illah sebesar Rp 200 juta dan Rp 100 juta untuk sumbangan gempa Ambon. Uang itu diberikan pada  Oktober 2019 di Hotel Resort Mojokerto melalui Kabag ULP Sidoarjo, Sanajihitu Sangaji yang disaksikan oleh Teguh, ajudan Syaiful Ilah. 

Pada 20 Oktober 2019 (poin e), Gofur kembali memberikan uang ke Sanajihitu Sangaji sebesar Rp 200 juta. Uang tersebut sebagai tanda terima kasih atas tiga pengerjaan proyek, yakni Pasar Porong, Wisma Atlit dan Avroer Kali Pucang. Dari Rp 200 juta, yang Rp 90 juta dibagikan ke Pokja dan sisanya Rp 110 juta telah disita KPK.

Di poin f, melalui Sunarti Setyaningsih, Gofur memberikan uang sebesar Rp 150 juta yang rencananya akan diberikan kepada Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo, Idham Khalid. Uang itu diserahkan di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo pada 3 Januari 2020 sekira pukul 17. 00 Wib.

Gofur juga memberikan uang kepada PPK Dinas Cipta Karya, Yanuar sebesar Rp 150 juta pada 3 Januari 2020 di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam poin g.

Sedangkan di poin h, Gofur memberikan uang ke Saiful Illah sebesar Rp 350 juta. Dengan rincian, Rp 50 juta untuk voucer umroh dan Rp 300 juta untuk sumbangan ke Deltras Sidoarjo, sesuai keluhan Saiful Ilah atas kondisi keuangan klub sepak bola tersebut. Uang itu diberikan langsung ke Saiful Illah di rumah dinasnya, pada 2 Januari 2020.  

Akibat pemberian uang tersebut, Jaksa KPK menuntut Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dengan hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan lantaran terbukti melanggar dakwaan pertama yakni Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Korupsi Pidana dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. (rief)

Posting Komentar