Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc, suasana sidang korupsi Desa Larpak di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Dua terdakwa pengemplang anggara Dana Desa (DD) Pj Kepala Desa (Kades) Larpak non aktif, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Musdari dan Kholil selaku pelaksana di jatuhi vonis masing-masing pidana penjara selama 1 tahun denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan untuk terdakwa Musdari.

Sedangkan terdakwa Kholil dijatuhi vonis pidana penjara selama  1 tahun dan 2 bulan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan oleh Majelis Hakim pada sidang yang digelar diruang Cakra Penhadilan Tipikor Surabaya hari Selasa (14/4). 

Surat amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Eddy Soeprayitno menyebutkan kepada masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara 10 ribu rupiah.

"Munghukum terdakda Pj Kades Larpak terdakwa Musdari dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan,"ucap  Hakim Ketua Eddy Soeprayitno saat dikutip memojatim. 

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangakalan pada sidang sebelumnya, yang menuntut masing-masing terdakwa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Usai mendengarkan putusan kedua terdakwa mengamini putusan tersebut dan menyatakan menerima saat ditanyak oleh mejelis hakim melalui sidang online teleconfrece.

Sekedar diketahui, kasus perkara tindak pidana korupsi atas anggaran Dana Desa yang menyeret Pj Kepala Desa Larpak, Musdari dan Kholil selaku pelaksana proyek
adalah produk hukum hasil ungkap pinyidik Polres Bangkalan atas 7 proyek di 17 kegiatan, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 316 juta dari total nilai proyek senilai Rp 1,5 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). (rief)

Posting Komentar