Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc sidang korupsi anggaran kambing etawa Pemkab Bangkalan tahun 2017. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan perkara korupsi anggaran pengadaan kambing etawa Pemkab Bangkalan tahun 2017 kembali digelar pada hari Jumat (24/4/2020) diruang Candra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Sidang dengan agenda nota pembelaan (pledoi) dari dua Kepala Dinas non aktif dibacakan oleh Penasehat Hukum (PH) nya. Dalam pembelaannya terdakwa II Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Bangkalan, Mulyanto Dahlan menyebut bahwa, dirinya tidak bersalah dan hanya menjalankan perintah atasan yaitu Bupati Bangkalan, Makmud Ibnu Fuad (Momon). 

"Bahwa terdakwa II hanya menjalankan sebagai Kepal DPMD atas perintah Bupati, sesuai Pasal 51 ayat 1 tentang seorang Pegawai Negeri yang menjalankan tugas itu bukan perbuatan pidana selama itu benar,"ucap, Bagus Sudarmono Penasehat Hukum terdakwa Mulyanto Dahlan dalam persidangan dikutip memojatim pada hari Jumat (24/4/2020).

Nota pembelaan untuk dua terdakwa tersebut dilaksanakan melalui teleconfrece yang tersambung ke Pengadilan Tipikor Surabaya itu Bagus Sudarmono menilai bahwa, dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan berbeda, salah satunya unsur yuridis misalnya Pasal 3 penyalah gunaan wewenang itu yang mana.

"Sedangkan klain kami hanya menjalankan tugas yang dianggap menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kita jelaskan itu. Didakwaan menguntungkan Hadi ternyata Hadi mengalami kerugian dan dituntutan yang dapat keuntungan Roby sama dengan para Kepala Desa, kalau Roby dan para Kepala Desa itu mendapat keuntungan semestinya mereka itu ditarik sebagai tersangka,"ujar, Bagus Sudarmono usai persidangan.

Masih kata Bagus, "Makanya sejak awal kami melihat penanganan perkara ini sangat diskriminasi. Bupati selaku penanggung jawab dan saksi (Bupati Momon) mengakui bahwa itu inisiatif dirinya,"cetusnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, 
Muhammad Iqbal Firdaozi saat dikonfirmasi menanggapi hal itu menyatakan, untuk alat bukti semua kami sudah hadirkan dalam persidangan dan untuk adanya dugaan pihak lain yang terlibat kami masih nunggu putusan.

"Kami masih menunggu putusan Hakim,"pungkas, Kasi Pidsus Muhammad Iqbal Firdaozi pada memojatim.

Diketahui pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan menuntut kedua terdakwa terbukti bersalah melawan hukum melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Mengajukan tuntutan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya selaku yang memeriksa dan mengadili. 

"Menuntut terdakwa 1 yaitu Syamsul Arifin dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan,"tegas , Jaksa Penuntut Umum, Hendri.

Selain itu masih lanjut Hendri, terdakwa 1 Syamsul Arifin di wajibkan mengembalikan atau membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 3,7 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar maka harta bendanya akan disita oleh negara dan apabila harta benda tidak mencukupi akan diganti dengan kurungan pidana selama 3 tahun dan 3 bulan.

Sementara untuk terdakwa 2 yakni, Mulyanto Dahlan dituntut hukuman pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan.

"Terdakwa dua diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 4,3 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar maka harta bendanya disita oleh negara, namun bila harta benda tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 tahun 3 bulan,"ucap, Hendri. (rief)

Posting Komentar