Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : kambing etawa. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Dugaan korupsi usulan pengadaan kambing etawa Pemkab Bangkalan 2017 senilai Rp 9,2 miliar mulai temui titik terang. Pasalnya, program usulan pengadaan kambing etawa Pemkab Bangkalan yang menyeret dua kepala dinas non aktif yakni Kepala BPKAD Pemkab Bangkalan, Syamsul Arifin dan Plt Kepala Dinas DPMD Bangkalan, Mulyanto Dahlan menjadi terdakwa akan semakin menjadi terang benerang.

Pasalnya, dalam persidangan keterangan pendapat saksi ahli mengungkapkan bahwa, dari mulai proses awal program usulan pengadaan kambing etawa ada cacat prosedur atau cacat hukum.

Mulai dari awal hingga Laporan pertanggung Jawaban (LPJ) tentang proses usulan kambing etawa ada cacat prosedur atau cacat hukum.

"Disini ada suatu cacat prosedur atau cacat hukum, mulai dari awal hingga LPJ,"kata, saksi ahli Perbendaharaan Negara dalam persidangan hari Jumat (27/3) lalu saat dikutip memojatim.

Menurut saksi ahli, ada dua pendapat dalam proses ini, seharusnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) itu dibuat oleh masing-masing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selaku penerima bantuan atau bisa Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran tersebut.

Sementara usai persidangan saat dikonfirmasi terkait apakah eks Bupati Bangkalan turut bertanggung jawab dalam perkaran ini?, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Muhammad Iqbal Fidaozi menegaskan, kalau dilihat dari prosesnya sejak awal sampai pertanggung jawaban. Proses dari penyusunan APBD sampai pelaksanaan kegitaan BKK tentunya pihak-pihak semua didalam proses tersebut turut bertanggung jawab termasuk mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD. 

"Semua masuk turut bertanggung jawab sampai penerima anggaran,"tegas, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Muhammad Iqbal Firdaozi saat dikutip memojatim usai persidangan.  

Saat disinggung apakah akan ada tersengka baru dalam kasus ini, Kasi Pidsus menyatakan, ada kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini.

"Ada kemungkinan,"tegasnya.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Makmud Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Momon dan Robby Heryawan disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. 

Bahwa, Momon dengan didampingi beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin selaku Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan dan Mulyanto Dahlan selaku mantan PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Bangkalan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. 

Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)

Posting Komentar