Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang kasus korupsi dana kambing etawa Pemkab Bangkalan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya memvonis dua terdakwa kepala dinas di Pemkab bangkalan non aktif 4 tahun dan 6 bulan atas perkara korupsi pengadaan kambing etawa pada hari Kamis (30/4/2020). 

Pembacaan surat amar putusan tersebut dibaca secara bergantian oleh Eddy Soeprayitno selaku Hakim Ketua serta dua Hakim Anggota Kusdarwanto dan Bagus Handoko melalui sidang teleconfrece yang tersambung ke Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Rutan Bangkalan.

Dalam amar putusan disebut bahwa, kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana pada Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Menghukum terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pidana kurungan selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp 100 juta subsidair 1 bulan,"kata, Hakim Ketua Eddy Soeprayitno dalam persidangan yang digelar diruang Candra saat dikutip memojatim.

Labih jauh masih lanjut Majelis Hakim, masing-masing terdakwa tidak dibebankan uang pengganti hanya diwajibkan membayar biaya perkara masing-masing Rp 5000 ribu rupiah dan merintahkan terdakwa tetap ditahan.

"Membebani biaya perkara sebesar Rp 5000 ribu rupiah dibayar pada negara dan barang bukti (BB) tetap terlammpir dalam berkas perkara,"imbuhnya.

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan menyatakan pikir-pikir dengan waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan.

"Kami pikir-pikir yang mulia,"ucap JPU Hendri melalui teleconfrece.

Hal yang sama juga disampaikan tim Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan.

Sekedar diketahui, putusan majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang menuntut, terdakwa 1 Syamsul Arifin dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan

Selain itu, terdakwa 1 Syamsul Arifin di wajibkan mengembalikan atau membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 3,7 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar maka harta bendanya akan disita oleh negara dan apabila harta benda tidak mencukupi akan diganti dengan kurungan pidana selama 3 tahun dan 3 bulan.

Sedangkan terdakwa II, Mulyanto Dahlan dituntut hukuman pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 4,3 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar maka harta bendanya disita oleh negara, namun bila harta benda tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 tahun 3 bulan. (rief)

Posting Komentar