Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang pembacaan tuntutan dua terdakwa korupsi pengadaan kambing etawa di Pengadilan Tipikor surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Dua terdakwa korupsi 
usulan pengadaan kambing etawa Pemkab Bangkalan 2017 senilai Rp 9,2 miliar yaitu, Kepala Dinas BPKAD Pemkab Bangkalan non aktif, Syamsul Arifin dan Plt Kepala Dinas DPMD Bangkalan, Mulyanto Dahlan pada hari Selasa (14/4) menjalani sidang tuntutan 

Sidang yang digelar secara online melalui teleconfrece diruang Cakra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya itu diketuai oleh Eddy Soeprayitno selaku Hakim Ketua serta dua Hakim Anggota Kusdarwanto dan Bagus Handoko.

Sementara surat tuntutan dibaca secara bergantian oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan, Hendri dan Angga Ferdian menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melawan hukum melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Mengajukan tuntutan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya selaku yang memeriksa dan mengadili. 

"Menuntut terdakwa 1 yaitu Syamsul Arifin dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan,"tegas , Jaksa Penuntut Umum, Hendri dalam persidangan dikutip memojatim.

Selain itu masih lanjut Hendri, terdakwa 1 Syamsul Arifin di wajibkan mengembalikan atau membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 3,7 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar maka harta bendanya akan disita oleh negara dan apabila harta benda tidak mencukupi akan diganti dengan kurungan pidana selama 3 tahun dan 3 bulan.

Sementara untuk terdakwa 2 yakni, Mulyanto Dahlan dituntut hukuman pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan.

"Terdakwa dua diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 4,3 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar maka harta bendanya disita oleh negara, namun bila harta benda tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 tahun 3 bulan,"ucap, Hendri.

Usai mendengarkan pembacaan surat tuntutan dari JPU, Hakim Ketua Eddy Soeprayitno kembali memperjelas tuntutan yang dibaca penuntut umum ke para terdakwa dan menanyakan apakah mengajukan pembelaan atau tidak dan dijawab oleh kedua terdakwa akan mengajukan pledoi pada sidang akan datang.

"Kami ajukan pledoi yang mulia,"jawab, terdakwa Syamsul Arifin juga terdakwa Mulyanto Dahlan melalui teleconfrece dari Rumah Tahanan (Rutan) Bangkalan.

Ditempat terpisah, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Muhammad Iqbal Firdaozzi saat dikonfirmasi terkait pertimbangan tentang perbedaan nilai uang pengambalian terhadap kedua terdakwa menyampaikan, perbedan uang pengganti terhadap kedua terdakwa ini, karena ada dua sumber mata anggaran pos yang pertama dari APBD dan yang kedua dari APBDes.

"Untuk terdakwa 1 Syamsul Arifin ini yang bersumber dari APBD kurang lebih sekitar Rp 3, 3 miliar lebih,"terang, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Muhammad Iqbal Firadaozzi pada memojatim.

Sedangkan untuk terdakwa 2 Mulyanto Dahlan, masih kata Muhammad Iqbal Firdaozzi menjelaskan, karena terdakwa Mulyanto Dahlan yang memerintahkan untuk menganggarkan dana pendamping di setiap desa makanya dianggarkan didalam APBDes masing-masing desa yang totalnya sekitar Rp 5,4 miliar itu yang peruntukannya untuk kandang dan kambing etawa jantan.

"Makanya kami bagi dua untuk uang pengambaliannya itu. Jadi pertimbangannya dari sumber mata anggaran, karena kewenangannya itu di APBD masuk didalam BPKAD kewenangan terdakwa Syamsul Arifin, sedangkan terdakwa dua yang masuk APBDes itu masuk ke kewenangannya terdakwa Mulyanto Dahlan,"ungkap, Muhammad Iqbal Firdaozi.

Sementara saat disinggung soal para saksi yang pernah diperiksa serta namanya disebut dalam surat dakwaan dan terkait fakta persidangan adanya dugaan indikasi pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi anggara kambing etawa yang merugikan uang negara miliaran ini kembali Kasi Pidsus Kejari Bangkalan menyampaikan, kita tunggu nanti, tetap kemungkinan pengembangan itu pasti ada.

"Untuk  setatus para saksi masih tetap setatusnya sebagai saksi, kita tunggu nanti perkembangnnya. Tetep kemungkinan pengembangan ada dan melihat fakta hasil putusan seperti apa," tutur, Kasi Pidsus yang akrap disapa Iqbal itu.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Makmud Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Momon dan Robby Heryawan disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. 

Bahwa, Momon dengan didampingi beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin selaku Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan dan Mulyanto Dahlan selaku mantan PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Bangkalan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. 

Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)

Posting Komentar