Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana dalam persidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dijalan raya Juanda, Sidoarjo kembali menggelar sidang dugaan korupsi program pengadaan  kambing etawa Pemkab Bangkalan tahun 2017. Usai sidang dengan agenda keterangan 6 saksi persidangan dilanjut dengan keterangan 3 saksi ahli yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan pada hari Jumat (27/3) di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Tiga saksi ahli yang di hadirkan oleh penuntut umum yakni, Dinas Peternakan Pemkab Lumajang, Siswanto, Auditor Muda BPKP Perwakilan Jawa Timur, Melly Indra Putri, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Agus Widyantoro Bin Samudi.

Dalam persidangan yang diketuai oleh Eddy Soeprayitno selaku Hakim Ketua tersebut saksi ahli menyebutkan bahwa, mulai dari awal hingga Laporan pertanggung Jawaban (LPJ) tentang proses usulan kambing etawa ada cacat prosedur atau cacat hukum.

"Disini ada suatu cacat prosedur atau cacat hukum, mulai dari awal hingga LPJ,"kata, saksi ahli Perbendaharaan Negara dalam persidangan hari Jumat (27/3) saat dikutip memojatim.

Sementara, Kasu Pidsus Kejari Bangakalan, Muhammad Iqbal Firdaozi saat dikonfirmasi terkait keterangan saksi Momon dalam persidangan yang mengelak bahwa dirinya yang melakukan penawaran secara langsung kambing etawa, Kasi Pidsus menuturkan, bahwa keterangan saksi Momon (mantan Bupati) itu berdiri sendiri, hanya berlaku pada dirinya sendiri.

"Keterangan saksi Momon cuman berlaku pada dirinya sendiri,"tutur, Kasi Pidsus.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Makmud Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Momon dan Robby Heryawan disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. 

Bahwa, Momon dengan didampingi beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin selaku Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan dan Mulyanto Dahlan selaku mantan PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Bangkalan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. 

Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)

Posting Komentar