Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : lima orang saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang kanjutan perkara korupsi dana hibah Pilkada Lamongan tahun 2015 atas terdakwa mantan Bendahara KPU Lamongan, Irwan Setyadi pada hari Rabu (15/4/2020).

Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lamongan menghadirkan lima orang saksi yang terdiri dari empat pejabat KPU dan satu pejabat BPKAD antara lain, Ketua KPU Imam Ghozali, Kabid Prasarana Joko Saronto, Sekertaris Muhajir, Bendahara Iwan Tri Ptasetyo, dan Kabag BPKAD Pemkab Lamongan.

Didalam persidangan keempat saksi dari pejabat KPU Lamongan ditanyai seputaran jabatan dan tupoksinya masing-masing oleh penuntut umum. 

"Saudara saksi di KPU menjabat sebagai apa, serta apa tugas dan poksinya," tanyak, JPU Ali Prakoso didalam persidangan dikutip memojatim.

Sedangkan Majelis Hakim yang diketuai oleh Cokorda Gede selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Mochammad Mahin dan Jhon Dista mencium aroma ketidak terbukaan dari keterangan saksi yang dihadirkan. 

Pasalnya, saksi selaku Sekertaris Anggaran KPU Muhajir dan Iwan Tri Prasetyo selaku Bendahara saat ditanyak soal catatan proses pengeluaran anggaran yang terpakai dari dana hibah untuk Pilkada Lamongan tahun 2015 yang nilai berkisar Rp 34,3 miliar itu selalu menjawab tidak tau dan lupa. 

"Bapak sekertaris, dana ini Rp34,3 miliar pak ya. Berapa kali proses pencairan itu,"
tanyak, Hakim Anggota Jhon Dista pada saksi dan dijawab, untuk persisnya saya lupa pak.

Eronisnya lagi, saksi juga tidak ada catatan atau pembukuan soal proses penerimaan dan penggunaanya diperuntukan untuk apa anggaran puluhan miliaran tersebut.

"Uang itu ada dikendali bapak (saksi sekertaris Muhajir) semua itu,"tegas, Jhon Dista.

Masih kata Jhon Dista, "maka dengan itu jadi seperti ini, bagaimana pengawalan saudera selaku berokrat,"ucap, Jhon Dista dengan nada tinggi.

Selanjutnya, majelis hakim juga meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengasih tau terhadap saksi apa yang akan diterangkan.

"Besok pak jaksa kalau menghadirkan saksi itu dikasih tau juga dia, apa kira-kira yang akan diterangkan,"pungkasnya.

Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Subekhan saat dikonfirmasi apakah ada indikasi tersangka baru dalam perkara ini menyatakan, "Kalau sementera kita belum bisa diambil kesimpulan. Inikan masih sepotong-sepotong ya keterangannya, nanti setelah terdakwa sudah diperiksa mungkin baru kita tahu apakah pernyataanya itu menyangkut saksi lain atau tidak,"tutur, Kasi Pidsus Kejari Lamongan Subekhan pada memojatim usai persidangan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dalam surat dakwaan yang dibaca Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lamongan, Ali Prakoso mengungkap empat modus penyelewengan yang dilakukan terdakwa Irwan Setiyadi saat menjabat sebagai bendahara di KPU Lamongan. 

Modus pertama, terdakwa melakukan pembayaran tanpa surat perintah bayar yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih,"ungkap JPU Ali Prakoso.

Di modus penyelewengan kedua, terdakwa merekayasa pembukuan belanja dengan melaporkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan anggaran yang tidak sebenarnya.

"Menyusun bukti pertanggungjawaban dan melakukan pembukuan belanja sebesar Rp 157.839.500 atas kegiatan yang tidak dilaksanakan serta melakukan pembukuan belanja lebih tinggi sebesar Rp 89.490.000 dari pengeluaran yang sebenarnya,"sambung JPU Ali Prakoso.

Sedangkan di modus ketiga dan ke empat , terdakwa Irwan Setiyadi tidak menyetorkan pajak ke kas negara sebesar Rp 227 juta lebih dan menggunakan sisa dana untuk kepentingan pribadinya.

Atas perbuatannya itu, Terdakwa Irwan Setiyadi didakwa dengan pasal berlapis. Dalam dakwaan kesatu subsider, eks bendahara KPU Lamongan ini didakwa melanggar Pasal  2 ayat (1) jo, Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara dalam dakwaan kesatu primer, terdakwa dianggap melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Atau Kedua, melanggar pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,"tandas JPU Ali Prakoso. (rief)

Posting Komentar