Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang online teleconfrece kasus suap dan gratifikasi mantan Ketua DPRD Tulungagung. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Agenda sidang keterangan saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan (eks) Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai terdakwa yang digelar diruang Candra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada hari Selasa (14/4/2020) mengungkap fakta baru soal aliran uang.

Pasalnya, dalam persidangan selain aliran uang diterima terdakwa eks Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebesar 
Rp 1 miliar dan jatah Rp 25 juta untuk setap pengesahan APBD Tulungagung sejak tahun anggaran 2015-2018.

Ternyata, uang suap yang diistilahkan 'ketok palu khusus' juga diterima anggota dewan lainnya sama seperti Supriyono namun nominalnya berbeda.

"Anggota dewan lain juga menerima," ucap, saksi Hendri Setiawan, Kepala BPKAD Tulungagung yang juga diamini stafnya, Yamani ketika memberikan kesaksian lewat teleconfrence terhubung ke persidangan di Pengadiln Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Selasa (14/4/2020) saat dikutip memojatim.

Untuk anggota dewan lainnya yang menerima uang disebutkan yaitu tiga pimpinan DPRD Tulungagung priode 2014-2019 lainnya yaitu Imam Khambali, Adib Makarim dan Agus Bidiarto. Masing-masing menerima Rp 20 juta.

Bukan hanya sampai disitu, sebanyak 21 anggota dewan priode 2014-2019 yang merupakan anggota Banggar juga menerima uang tersebut. Hanya saja masing-masing anggota Banggar menerima uang Rp 5 juta.

Uang yang diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tulungagung tahun 2015-2018 tersebut diketahui dan diamini saksi Sahri Mulyo, Bupati Tulungagung priode 2013-2018 yang juga dijadikan terdakwa dalam perkara ini berkas terpisah (splising) dan sudah divonis.

Sahri Mulyo menjelaskan, jika dirinya dilapori Hendry Setiawan terkait permintaan uang untuk ketok palu bagi anggota dewan sekitar tahun 2014. 

"Hendry Setiawan mengatakan permintaan dari Supriyono yang meminta diperhatikan supaya ada sinergitas," ujarnya, dalam persidangan melalui online teleconfrece. 

Selain itu, dalam fakta lainya juga diungkapkan aliran tersebut ada uang mengalir ke Wakil Bupati, Maryoto Birowo yang kini menjabat Bupati. Dalam persidangan dijelaskan, bahwa uang diserahkan oleh Hendry Setiawan dan Sutrisno melalui Sukarji untuk Tunjangan Hari Raya (THR). 

Bukan hanya itu, kepada saksi Sutrisno, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyinggung soal pungutan fee uang proyek dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Timur tentang Dana Bantuan Umum (DAU) dan  Dana Alokasi Khusus (DAK) yang totalnya puluhan miliar.

"Bapak mengumpulkan dari fee proyek itu kan pak,"tanyak, JPU KPK pada saksi Sutrisno dan mengamini pertanyaan JPU KPK. 

Melihat terungkap fakta persidangan aliran dana tersebut selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Hisbullah Idris selaku Hakim Ketua serta  dua Hakim Anggota Kusdarwanto dan Sanghadi itu meminta Jaksa Penuntut Umum KPK untuk mengusut tuntas siapa saja yang menikmati dan terlibat dalam kasus tersebut. 

"Bu Jaksa dan Pak Jaksa harus tuntas habis, yang terlibat sikat habis. Janji ya, nanti kita pertimbangkan dalam putusan,"tegas, Hakim Anggota Kusdarwanto dalam persidangan saat dikutip memojatim. 

Selanjutnya, Majelis Hakim juga menyingung soal fee 7,5 persen yang disetor saksi kepada Kabid Fisik Prasarana Bappeda Pemprov Jatim, Budi Juniarto yang nominalnya cukup fantastis. 

Sementara, Anwar Koto selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Supriyono menyatakan, sepakat dengan majelis hakim agar semua dapat diungkap yang menerima uang panas tersebut. 

"Ini harus diungkap semua, agar ada rasa keadilan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung priode 2014-2019 didakwa terima suap sebesar Rp 3,6 miliar terkait ketok palu APBD Tulungagung tahun 2015-2018.

Selain didakwa suap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) anti rasuah juga mendakwa mantan anggota dewan empat priode tersebut menerima gratifikasi atau hadiah uang total sebesar Rp 1,050 miliar.

Supriyono merupakan terdakwa ke empat dalam perkara ini dari dua pejabat di Kabupaten Tulungagung yang diadili setelah Sahri Mulyo, mantan (eks) Bupati Tulungagung dan Kadis PUPR Sutrisno dan Agung Prayitno (pihak swawsta) yang lebih dulu dibawa ke meja hijau dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada tahun lalu. (rief) 

Posting Komentar