Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang mantan Ketua DPRD Tulungagung di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang perkara suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo mengungkap fakta baru soal aliran uang.

Pasalnya, didalam fakta persidangan terungkap selain diterima terdakwa sebesar Rp 1 miliar dan jatah Rp 25 juta untuk setap pengesahan APBD Tulungagung sejak tahun anggaran 2015-2018. Ternyata, uang suap yang diistilahkan 'ketok palu khusus' juga diterima anggota dewan lainnya sama seperti Supriyono namun nominalnya berbeda.

"Anggota dewan lain juga menerima," ucap, saksi Hendri Setiawan, Kepala BPKAD Tulungagung yang juga diamini stafnya, Yamani ketika memberikan kesaksian lewat teleconfrence terhubung ke persidangan di Pengadiln Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Selasa (14/4/2020) saat dikutip memojatim.

Untuk anggota dewan lainnya yang menerima uang disebutkan yaitu tiga pimpinan DPRD Tulungagung priode 2014-2019 lainnya yaitu Imam Khambali, Adib Makarim dan Agus Bidiarto. Masing-masing menerima Rp 20 juta.

Bukan hanya sampai disitu, sebanyak 21 anggota dewan priode 2014-2019 yang merupakan anggota Banggar juga menerima uang tersebut. Hanya saja masing-masing anggota Banggar menerima uang Rp 5 juta.

Uang yang diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tulungagung tahun 2015-2018 tersebut diketahui dan diamini Sahri Mulyo, Bupati Tulungagung priode 2013-2018 yang juga dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Sahri Mulyo menjelaskan, jika dirinya dilapori Hendry terkait permintaan uang untuk ketok palu bagi anggota dewan sekitar tahun 2014. 

"Hendry mengatakan permintaan dari Supriyono yang meminta diperhatikan supaya ada sinergitas," ujarnya.

Ia lalu mengiyakan dan meminta Hendry berkordinasi dengan Sutrisno, Kadis PUPR. Sahri mengklaim mau memberikan uang yang menjadi kebiasaan tersebut karena ada intimidasi.

Sementara terkait uang yang diberikan tersebut diakui saksi Sukarji yang dimintakan Ketua Asosiasi Pengusaha Kontrusksi dari fee 10 persen proyek APBD Tulungagung bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). 

Uang yang dimintakan dengan rincian pada tahun 2014 sebesar Rp 1,5 miliar, 2015 sebesar Rp 3,1 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 3,8 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 5,5 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 3,5 miliar. Uang itu lalu diserahkan kepada Sutrisno dan dikembalikan kepada Sukarji.

Baru setelah itu uang tersebut berada di tangan Hendry atas izin Sahri Mulyo hingga diberikan untuk memuluskan ketok palu APBD atau APBDP sejak 2015-2018. Lalu sisanya diberikan ke Sahri Mulyo.

Diberitakan sebelumnya, Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung priode 2014-2019 didakwa terima suap sebesar Rp 3,6 miliar terkait ketok palu APBD Tulungagung tahun 2015-2018.

Selain didakwa suap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga mendakwa mantan anggota dewan empat priode tersebut menerima gratifikasi atau hadiah uang total sebesar Rp 1,050 miliar.

Supriyono merupakan terdakwa ke empat dalam perkara ini dari dua pejabat di Kabupaten Tulungagung yang diadili setelah Sahri Mulyo, mantan (eks) Bupati Tulungagung dan Kadis PUPR Sutrisno dan Agung Prayitno (pihak swawsta) yang lebih dulu dibawa ke meja hijau dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada tahun lalu. (rief) 

Posting Komentar