Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang OTT eks Bupati Sidoarjo di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Terdakwa dua Bos kontraktor yakni, Ibnu Gofur dan Totok Sumedi kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya atas perkara dugaan pemberian suap ke mantan (eks) Bupati Sidoarjo, Saiful Illah dan sejumlah bawahannya. 

Pada sidang kali ini Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya masih melaksanakan persidangan atas terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi melalui online yakni sidang teleconfrence dari dalam tahanan Rutan Medaeng Surabaya untuk terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi di Rutan Kejati Jatim, sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa tetap didalam ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor.

Sidang dengan agenda saksi tersebut JPU KPK menghadirkan empat orang saksi yang terdiri dari tiga pegawai di lingkungan bagian pengadaan Pemkab Sidoarjo dan seorang penyidia jasa atau rekanan (swasta). 

Saksi didalam persidangan mengungkapkan, mengakui bahwa menerima uang ratusan juta dan membagi-bagikannya ke sesama pegawai dilingkungan dinas pengadaan dan jasa, diantaranya uang Rp 190 juta dari terdakwa Ibnu Gofur yang memenangkan proyek pengerjaan jalan Candi dan Prasung senilai Rp 21 miliar. 

Selanjutnya, uang dari Ibnu Gofur diberikan melalui Totok Sumedi ke saksi Yugo Arif Prabowo seorang pegawai dibagian barang dana jasa. "Lalu uang saya berikan ke pak Bayu (saksi Bayu Setokharisma, pegawai dibidang yang sama),"terang, saksi Yugo Arif Prabowo dalam persidangan yang diktuai Rochmad selaku Hakim Ketua saat dikutip memojatim pada hari Senin (6/4) diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya. 

Berikutnya, saksi Bayu Setokharisma menerangkan, uang tersebut dibagi-bagikan ke rekan-rekan satu Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani proyek pengerjaan jalan Candi-Prasung. "Saya Rp 30 juta, teman-teman lainnya ada yang Rp 20 juta dan sebagianya. Sisanya Rp 10 juta kami masukan ke kas untutk operasional,"terang, saksi Bayu Setokharisma. 

Didalam persidangan terungkap, dalam pembagian tersebut, saksi Yugo Arif Prabowo walau tidak masuk dalam Pokja juga kebagian. Namun, para saksi mengaku sudah mengembalikan uang suap tersebut setelah kasus ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas anti rasuah ini. 

Sedangkan saksi lainnya, Fuad Abdillah juga pegawai di bagian pengadaan mengaku, menerima uang Rp 16 juta dari terdakwa lain dalam perkara ini Sanadjihitu Sangadji berkas terpisah (splising). Saksi Fuad Abdillah juga menyatakan, bahwa belakangan dirinya tahu kalau uang tersebut dari Ibnu Gofur, pihak yang memenangkan tender proyek pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 13 miliar. 

"Uang itu saya dan rekan saya. Tapi uang itu sudah saya kembalikan,"dalih, saksi Fuad Abdillah dipersidangan. 

Sementara kedua terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi yang mengikuti persidangan secara live tersebut mengamini dan tidak ada yang dibantah semua keterangan para saksi terkait pemberian uang itu.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring Opetasi Tangkap Tangan oleh KPK pada hari Selasa (7/1/2020) malam bersama sejumlah bawahaanya di Pemkab Sidoarjo terkait dugaan menerima suap fee pengadaan proyek infrastruktur dan sudah ditetapkan tersangka. Selain Saiful Ilah dan tiga pejabat Pemkab Sidaorjo ada dua orang pihak swata juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang dalam perkara ini diduga pihak pemberi uang suap.

Atas perbuatanya tersebut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan tiga Pejabat Pemkab Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih alias Naning, Judi Tetrahastoto, Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara paling cepat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Sedangkan untuk tersangka Ibnu Gofur dan Totok Sumedi pasal yang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (rief) 


Posting Komentar