Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang dua terdakwa bos kontraktor pemberi suap eks Bupati Sidoarjo. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya meminta tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali menghadirkan saksi Suparni Direktur dan juga Komisaris di PT Rudi Jaya serta istri dari terdakwa Ibnu Gofur.

"Kalau gitu panggil lagi itu hadirkan lagi itu,"tegas, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan.

Pasalnya, setelah melihat fakta persidangan pertanyaan Jaksa KPK soal adanya rekaman percakapan antar terdakwa Ibnu Gofur dan Suparni terkait potongan 20 hingga 30 persen, saksi Kristina selalu menjawab tidak tahu.

"Ada percakapan di kasihkan pinten (berapa)? koyok biasae (seperti biasane). Pertanyaannya apakah saudara tau," tanyak, Jaksa KPK pada saksi Kristina dan dijawab, iya, cuman tidak tau untuk siapa.

Selanjutan, sidang atas dua terdakwa bos kontraktor yaitu, Ibnu Gofur dan Totok Sumedi pemberi uang suap kepada Bupati Sidoarjo non aktif, Saiful Ilah yang kedapatan di Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas anti rasuah pada awal tahun 2020 itu, Jaksa KPK menghadirkan Tujuh orang saksi yang terdiri dari saksi Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air), Judi Tetrahastoto (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sanadjihitu Sangadji (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan) ketiganya Pejabat di Pemkab Sidoarjo dan juga terdakwa dalam perkara ini berkas terpisah (splising) dalam tahanan KPK.

Sedangkan empat orang saksi lainnya yakni, Okky Aliansyah Putra (Pokja), Arif Sulistyono (Konsultan Pengawas), Bambang Catur Miarsoh (PPK), Kristina (staf/Komisiaris PT Rudi Jaya) dihadirkan ke persidangan.

Dalam persidangan yang diketuai oleh Rochmad selaku Hakim Ketua serta dua Hakim Anggota Andriano dan Lufsiana dilaksanakan secara online melalui teleconfrece tersebut mengungkap kembali fakta baru.

Pada keterangan saksi Sunarti Setyaningsih serta Judi Tetrahastoto menyebutkan bahwa, ada permintaan uang yang diberikan oleh Sunarti ke sejumlah pihak pejabat di Pemkab Sidoarjo, ada Rp 20 juta buat Bupati, Rp 15 juta untuk Wakil Bupati dan Rp 10 juta Sekertaris Daerah (Sekda) dan pihak lain.

Permintaan tersebut diterangkan saksi untuk kebutuhan lebaran (THR) Tunjangan Hari Raya, dimana untuk kebutuhan itu saksi Sunarti Setyaningsih meminta pada saksi Judi Tetrahastoto dan Bambang Catur Miarsoh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Iya itu ada permintaan untuk keperluan THR Rp 20 juta buat Bupati, Rp 15 juta untuk Wabup dan Rp 10 juta pak Sekda,"ungkap, saksi Sunarti Setyaningsih dalam persidangan pada hari Senin (20/4/2020) melalui teleconfrece dikutip memojatim.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi, Arif Suhermanto menuturkan, dalam fakta persidangan tadi para saksi menyampaikan, bahwa  dari keterangan saksi tadi disebutkan ada permintaan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati termasuk ke pihak-pihak lain.

"Itu tercantum di BAP nya saksi-saksi iya, tadi sudah dikonfirmasi dipersidangan terkait keterangan saksi Judi maupun Sunarti yang mana untuk memenuhi kebutuhan itu ia minta pada PKK nya yaitu Judi dan Bambang,"tutur, Jaksa KPK Arif Suhermanto pada memojatim usai persidangan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring Opetasi Tangkap Tangan oleh KPK pada hari Selasa (7/1/2020) malam bersama sejumlah bawahaanya di Pemkab Sidoarjo terkait dugaan menerima suap fee pengadaan proyek infrastruktur dan sudah ditetapkan tersangka. 

Selain Saiful Ilah dan tiga pejabat Pemkab Sidaorjo ada dua orang pihak swata juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang dalam perkara ini diduga pihak pemberi uang suap.

Atas perbuatanya tersebut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan tiga Pejabat Pemkab Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih alias Naning, Judi Tetrahastoto, Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara paling cepat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Sedangkan untuk tersangka Ibnu Gofur dan Totok Sumedi pasal yang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (rief) 




Posting Komentar