Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang OTT KPK pemberi suap mantan Bupati Sidoarjo. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan terdakwa bos kontraktor pemberi suap mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah kembali digelar diruang Candra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada hari Senin (13/4). Pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan 8 saksi namun yang hadir 7 orang saksi yang terdiri dari 3 anak buah bos kontraktor terdakwa Ibnu Gofur yaitu, Siti Nur Fidiyah, Ainun Jiriyah staf administrasi PT Rudi Jaya, Achmad Mansyur (sopir terdakwa), dan Khosephin, Sinajhibullah Alfarishi, Eka Yuliah, dan Purwanto dari Dinas Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam persidangan yang diketuai Rochmad selaku Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota yakni Lufsiana dan Adriano tersebut terungkap bahwa, saksi Kelompok Kerja (Pokja) dinas pengadaan barang dan jasa Pemkab Sidoarjo mengakui menerima pemberian uang dari Sanadjihitu Sangadji selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan yang juga terdakwa dalam perkara ini berkas terpisah (splising). 

Pemberian uang yang dimaksud tersebut adalah terkait sejumlah proyek salah satunya wisma atlet, perbaikan jalan Desa Prasung, Pasar Porong sebesar 3 hingga 6 persen sekitar Rp 700 juta lebih dari nilai kontrak Rp 21 miliar. Selain itu saksi juga menyebutkan bahwa, namanya digunakan sebagai Komisaris Utama dan Direktur di PT Rudi Jaya Beton, PT Kharisma Bhina Kontruksi untuk pengajuan tender di pemerintahan milik terdakwa Ibnu Gofur group. 

Hal tersebut diungkap saksi Siti Nur Fidiyah dan Ainun Jiriyah didalam persidangan menyebutkan, ada catatan kewajiban dinas pencairan termin terakhir untuk asdrawing (gambar) sebesar 6 persen pada bulan Desember 2019. 

"Dipencairan termin terakhir pada bulan Desember 6 persen untuk kewajiban dinas untuk asdrawing,"ucap, saksi Siti Nur Fidiyah dalam persidangan dikutip memojatim. 

Usai mendengarkan keterangan para saksi, kedua terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi yang mengikuti persidangan secara live tidak ada yang dibantah semua keterangan saksi saat ditanyak oleh majelis hakim.

Sementara pihak Jaksa Penuntut Umum anti rasuah, Arif Suhermanto saat dikonfirmasi terkait keterangan saksi menyatakan, tadi dalam persidangan ada keterangan saksi Siti Nur Fidiyah yang berubah-rubah terkait pemberian kewajiban dinas dengan alasan untuk asdrowing. 

"Padahal kita tau bahwa itu adalah tugas dari konsultan perencana bukan pelaksana, tadi saksi tidak dijawab dengan tegas,"terang, JPU KPK Arif Suhermanto usai persidangan. 

Masih lanjut Arif Suhermanto, tadi juga ada keterangan ada catatan aitem-aitem pemberian kewajiban dinas itu 3 sampai 6 persen. 

"Ketika saksi ada sebutkan 3 sampai 6 persen, berarti ada rance (penunjang) seringkali memberikan dinas 3 sampai 6 persen. Fakta didalam BAP dia sendiri ditunjukan barang bukti mengenai catatan 6 persen itu terpisah dan jelas,"ungkap, Jaksa KPK Arif Suhermanto.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring Opetasi Tangkap Tangan oleh KPK pada hari Selasa (7/1/2020) malam bersama sejumlah bawahaanya di Pemkab Sidoarjo terkait dugaan menerima suap fee pengadaan proyek infrastruktur dan sudah ditetapkan tersangka. Selain Saiful Ilah dan tiga pejabat Pemkab Sidaorjo ada dua orang pihak swata juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang dalam perkara ini diduga pihak pemberi uang suap.

Atas perbuatanya tersebut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan tiga Pejabat Pemkab Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih alias Naning, Judi Tetrahastoto, Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara paling cepat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Sedangkan untuk tersangka Ibnu Gofur dan Totok Sumedi pasal yang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (rief) 


Posting Komentar