Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang kasus suap Bupati Sidoarjo non aktif di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Bak bola panas keterangan para saksi pada persidangan yang digelar hari Senin (20/4/2020) di Pengadilan Tipikor Surabaya. Saksi Sunarti Setyaningsih selaku (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air), Judi Tetrahastoto (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sanadjihitu Sangadji (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan) ketiganya Pejabat di Pemkab Sidoarjo dan juga terdakwa dalam perkara ini berkas terpisah (splising). 

Keterangan saksi Sunarti Setyaningsih dan Judi Tetrahastoto yang menerangkan bahwa ada pemberian untuk kebutuhan THR kepada Bupati, wabup dan Sekda di tanggapi santai oleh Wabup yang kini menjabat Pj Bupati Sidoarjo Nur Achmad Saifuddin.

Saat dikonfirmasi melalui telephon jaringan WhatsApp nya terkait keterangan tersebut Pj Bupati yang akrap disapa Cak Nur menyatakan, apa yang dimaksud berita tersebut saya kurang paham.

"Kapan terjadinya dan nilainya berapa serta apa hubungan dengan Pak Gofur,"kata, Cak Nur saat dikonfirmasi oleh memojatim hari Selasa (21/4/2020). 

Masih lanjut Cak Nur menambahkan, dirinya mengaku tidak pernah berhubungan dengan terdakwa Ibnu Gofur baik lewat darat ataupun komunikasi lewat udara (Hp).

"Saya tidak pernah hubungan sama sekali dengan Pak Ibnu Gofur baik lewat darat atau Hp, sama sekali tidak pernah. Tapi kita lihat saja dipersidangan,"ucap, Cak Nur.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, di persidangan keterangan para saksi yaitu Sunarti Setyaningsih selaku (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air), Judi Tetrahastoto (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sanadjihitu Sangadji (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan) ketiganya Pejabat di Pemkab Sidoarjo dan juga terdakwa dalam perkara ini berkas terpisah (splising) dalam tahanan KPK memberikan kesaksiannya melalui teleconfrece yang tersambung ke Pengadilan Tipikor Surabaya itu mengungkap fakta baru.

Saksi Sunarti Setyaningsih dan Judi Tetrahastoto menerangkan bahwa, permintaan sejumlah uang puluhan juta tidak hanya diberikan ke Bupati saja, namun juga ke Wabup dan Sekda dengan rincian untuk Bupati Rp 20 juta, Wabup Rp 15 juta dan Sekda Rp 10 juta.

"Iya itu ada permintaan untuk keperluan THR Rp 20 juta buat Bupati, Rp 15 juta untuk Wabup dan Rp 10 juta pak Sekda,"ungkap, saksi Sunarti Setyaningsih dalam persidangan pada hari Senin (20/4/2020) melalui teleconfrece yang diamini oleh saksi Judi Tetrahastoto saat dikutip memojatim.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi, Arif Suhermanto menuturkan, dalam fakta persidangan tadi para saksi menyampaikan, bahwa  dari keterangan saksi tadi disebutkan ada permintaan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati termasuk ke pihak-pihak lain.

"Itu tercantum di BAP nya saksi-saksi iya, tadi sudah dikonfirmasi dipersidangan terkait keterangan saksi Judi maupun Sunarti yang mana untuk memenuhi kebutuhan itu ia minta pada PKK nya yaitu Judi dan Bambang,"tutur, Jaksa KPK Arif Suhermanto pada memojatim usai persidangan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring Opetasi Tangkap Tangan oleh KPK pada hari Selasa (7/1/2020) malam bersama sejumlah bawahaanya di Pemkab Sidoarjo terkait dugaan menerima suap fee pengadaan proyek infrastruktur dan sudah ditetapkan tersangka. 

Selain Saiful Ilah dan tiga pejabat Pemkab Sidaorjo ada dua orang pihak swata juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang dalam perkara ini diduga pihak pemberi uang suap.

Atas perbuatanya tersebut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan tiga Pejabat Pemkab Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih alias Naning, Judi Tetrahastoto, Sanadjihitu Sangadji disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara paling cepat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Sedangkan untuk tersangka Ibnu Gofur dan Totok Sumedi pasal yang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (rief) 


Posting Komentar