Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : tiga terdakwa saat diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arieg,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Tiga terdakwa dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) SDN Banyuanyar 2 Sampang Jawa Timur kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada hari Kamis (12/3).

Ketiga terdakwa yaitu, mantan Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Pemkab Sampang, Achmad Rojiun, Edi wahyudi (Staf), dan Edi Purnawan mantan Kepala Sekolah SDN 4-5 Banyuanyar Sampang. Ketiganya memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di dampingi tim Penasehat Hukum (PH) nya, Arman Syaputra untuk menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sampang.

Didalam surat tuntutan JPU, Munawir menyatakan, terdakwa Achmad Rojiun tidak terbukti secara sah malakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 No. 31 tahun 1999  dan membebaskan dari dakwaan primair dari penuntut umum. Menyatakan terdakwa bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 12 huruf e, jo Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Achmad Rojiun selama 3 tahun dipotong masa tahanan, denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan,"ucap, JPU Munawir saat dikutip memojatim. 

Selain itu, terdakwa Achmad Rojiun diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 900 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar setelah ada kekuatan hukum tetap harta bendanya akan disita dan dilelang oleh negara, apabila harya benda tidak mencukupi maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. 

Sementara dengan dua terdakwa Edi Wahyudi dan Edi Purnawan dituntut hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan. 

"Dua terdakwa tidak ada uang pengganti,"terangnya, saat dikonfirmasi usai persidangan. 

Diwaktu yang sama Arman Syaputra selaku Penasehat Hukum menyatakan, keberatan terkait tuntutan dan uang pengganti sebesar Rp 900 juta. Menurutnya ada sesuatu hal yang salah dari perhitungan JPU.

"Ada beberapa hal yang perlu saya kritisi terutatama masalah tuntutan dan uang pengganti terkait kerugian negara yang dibebankan ke terdakwa Rojiun. Kok bisa muncul angka RP 900 juta itu dari mana, nanti kita hitung-hitungan,"tegas, Arman Syaputra pada memojatim. 

Sekedar diketahui, pada persidangan sebelumnya, saksi Edi Wahyuda yang juga terdakwa dalam perkara ini berkas terpisah (splising) mengaku bahwa uang hasil potongan 12,1/2% pada tahun 2018 tersebut disetorkan ke Bupati 10% dan 2,1/2% untuk Diknas.

"Saya hanya sebatas menyampaikan ke bu Endang, saya menyampaikan sesuai perintah atasan saya pak Rojiun bahwa fee untuk Bupati 10% dan untuk dinas 2 1/2 %,"terang, Edi Wahyudi didalam persidangan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Produk perkara kasus Pungutan Liar (Pungli) permintaan fee terkait pembangunan RKB SDN Banyuanyar 2 Sampang, Madura, Jawa Timur ini berhasil diungkap oleh penyidik Kejari Sampang melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terdakwa mantan Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Sampang, Achmad Rojiun, staf Edi Wahyudi dan Kepala SDN Banyuanyar 4-5, Edi Purnawan.

Saat itu, Edi Purnawan menyerahkan uang sebesar Rp75 juta kepada Achmad Rojiun yang didampingi Edi Wahyudi di Jalan Raya Banyuanyar, uang tersebut diduga merupakan fee yang ditarik dari SDN Banyuanyar 2 Sampang. (rief)

Posting Komentar