Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Edi Purnawan saat dipeesidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Agenda sidang nota pembelaan (pledoi) dari tiga terdakwa dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) fee pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 Banyuanyar Sampang kembali digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya hari Kamis (19/3). 

Nota pembelaan dari tiga terdakwa yaitu, Achmad Rojiun, Edi Purnawan dan Edi Wahyudi dibaca secara bergantian melalui tim Penasehat Hukum (PH) nya.

Dihadapan majelis sidang yang diketuai oleh Dede Suryaman selaku Hakim ketua serta dua Hakim Anggota Sangadi dan Emma Ellyani, terdakwa Achmad Rojiun saat membacakan nota pembelaan melalui Penasehat Hukumnya, Arman Syaputra menilai bahwa, surat dakwaan penuntut umum tidak cermat. Hal tersebut terkait kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf e dan f yang didakwakan pada dakwaan ke satu. Meminta pada majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya selaku yang memeriksa dan mengadili untuk membebaskan terdakwa Achmad Rojiun dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sampang.

"Membebaskan terdakwa Achmad Rojiun dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sampang,"ucap, Arman Syaputra selaku PH terdakwa Achmad Rojiun saat membacakan pledoi nya dikutip memojatim.

Hal yang sama juga disampaikan Bambang selaku PH terdakwa Edi Purnawan dan Edi Wahyudi.

Usai mendengarkan nota pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sampang, Anton Zulkarnain menanggapi secara lisan, tetap pada tuntutannya.

"Kami tanggapi langsung yang mulia, tetap pada tuntutan,"tegas, JPU Kejari Sampang, Anton Zulkarnain.

Diketaui pada sidang sebelumnua, terdakwa Achmad Rojiun tidak terbukti secara sah malakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 No. 31 tahun 1999  dan membebaskan dari dakwaan primair dari penuntut umum. Menyatakan terdakwa bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 12 huruf e, jo Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. 

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Achmad Rojiun selama 3 tahun dipotong masa tahanan, denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. 

Selain itu, terdakwa Achmad Rojiun diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 900 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar setelah ada kekuatan hukum tetap harta bendanya akan disita dan dilelang oleh negara, apabila harya benda tidak mencukupi maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. 

Sedangkan dua terdakwa Edi Wahyudi dan Edi Purnawan dituntut hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan. (rief)


Posting Komentar