Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : empat saksi saat di dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidaorjo-Memo. Sidang atas dugaan perkara korupsi pengadaan kambing etawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan Madura Jawa Timur kembali digelar diruang Candra Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada hari Jumat (27/3). 

Sidang kali ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan menghadirkan 6 orang saksi diantaranya 2 saksi dari Dinas Pemkab Lumajang dan 4 saksi lainnya dari Pemkab Bangkalan yang terdiri dari Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Bangkalan, Ismet Efendi, eks (mantan) Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Makmud Ibnu Fuad, mantan Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi, dan mantan Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdul Latief Amin (sekarang Bupati), serta dua orang saksi dari dinas Pemkab Lumajang yaitu Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan, Muhammad Samsuddin, dan Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Nurul Pratiwi.

Sidang yang diketuai oleh Eddy Soeprayitno selaku Hakim Ketua serta dua Hakim Anggota Kusdarwanto dan Bagus. Dalam persidangan saksi mantan Bupati Bangkalan Makmud Ibnu Fuad atau Ra Momon saat ditanyai sejumlah pertanyaan mendadak jadi amnesia (lupa). 

Pasalnya, saksi mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Makmud Ibnu Fuad lebih sering menjawab lupa ketika ditanyai seputaran proses adanya pengadaan kambing etawa pada tahun 2017 tersebut oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan, salah satunya saksi juga menyangkal bahwa dirinya yang melakukan penawaran secara langsung saat transaksi awal kambing etawa di Lumajang saat itu.

"Tidak pak bukan saya,"kata saksi mantan Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad atau Momon dalam persidangan dikutip memojatim pada sidang hari Jumat (27/3) diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Selain itu, saksi Momon juga mengiyakan bahwa dirinya telah menandatangani sejumlah berkas tentang usulan program kambing etawa. Namun, saat ditanyak oleh tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Mulyanto Dahlan mengenai penandatanganan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait usulan dari masing-masing Kecamatan yang isinya nama-nama desa yang terdapat BUMDes di wilayah Pemkab Bangkalan, saksi Momon berkali-kali menjawab lupa.

"Lupa, saya pernah menandatangani berkas-berkas cuman saya lupa SK itu,"dalih, saksi Momon.

Pada saat ditanyak soal kapan terakhir kalinya saksi Momon mengadakan pertemuan dengan para Kades dan Camat se- Kabupaten Bangkalan, kembali saksi Momon yang juga putra dari mantan Bupati Bangkalan dua periode, Fuad Amin (alm) ini menjawab "lupa". 

Ironisnya lagi, saksi mantan Bupati periode 2013-2018 Makmud Ibnu Fuad atau Momon lebih sering mejawab lupa dari pertanya-pertanyaan yang dilontarkan JPU, Hakim juga tim PH terdakwa.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Makmud Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Momon dan Robby Heryawan disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. 

Bahwa, Momon dengan didampingi beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin selaku Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan dan Mulyanto Dahlan selaku mantan PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Bangkalan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. 

Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)

Posting Komentar