Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : 15 saksi saat menyampaikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan kambing etawa anggaran tahun 2017 kembali Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan menghadirkan 15 saksi yang terdiri dari dua Camat dan Kepala Desa (Kades) di dua Kecamatan yakni, Kecamatan Geger dan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Jawa Timur.

Berikut nama-nama saksi yang dihadirkan, Abd Syafii (Camat Geger), Achmad Dhori, Ali,  Abdul Kafi, M Makin, Khoirul Rochman (Camat Kokom), Aliyan, Abdul Kholiq, Muchlisin, Mch Sobri, Zainul, Isro, Faturrozi, Syulhan Maimun, Machrus Ali (tidak hadir), Sukron.

Sidang yang diketuai I Wayan Sosiawan selaku Hakim Ketua tersebut, pertanyaan JPU masih seputaran bagaimana proses penerimaan bantuan kambing etawa dan siapa yang mengintruksikan pada saat program itu disalurkan ke desa-desa.

Didalam persidangan hampir semua saksi dari Kepala Desa (Kades) yang dihadirkan oleh penuntut umum menyebutkan, bantuan kambing etawa itu mati setelah beberapa lamanya setelah diterima dikarenakan ekosistem yang tidak sesuai. Keterangan saksi Kades tersebut hampir sama dengan keterangan saksi Kades sebelumnya.

"Kambingnya mati pak,"ucap, salah satu saksi Kepala Desa dalam persidangan dikutip memojatim hari Senin (2/3) diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Eronisnya, hampir semua Kades tidak ada laporan pertanggung jawaban atas matinya bantuan kambing etawa yang anggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 Pemkab Bangkalan yang disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan, Angga Ferdian saat dikonfirmasi memojatim tentang apakah ada dugaan korupsi berjamaah terkait keterangan saksi Kades hampir semua yang menyatakan bantuan kambing etawa itu mati, Angga Ferdian menyatakan, itu nanti, teman-teman media kan sudah tahu fakta persidangan seperti apa. Bahwa, dari para saksi yang kita hadirkan menyatakan mayoritas lebih banyak yang mati. Kalau terkait korupsi berjamaah atau tidak kita tunggu hasil persidangannya.

"Bahwa, dari para saksi yang kita hadirkan menyatakan mayoritas lebih banyak yang mati. Kalau terkait korupsi berjamaah atau tidak kita tunggu hasil persidangannya. Kita lihat fakta persidangan,"tegas, JPU Angga Ferdian usai persidangan.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Much Makmun Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Ra Momon disebu-sebut dalam persidangan, selain nama Ra Momon nama Roby juga disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. Bahwa, Ra Momon dengan didampingi beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin selaku Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan dan Mulyanto Dahlan selaku mantan PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Bangkalan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)
 

Posting Komentar