Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang tuntutan Sekda Gresik non aktif, Andhy Hendro Wijaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik selain menjatuhkan tuntutan 7 tahun penjara, juga meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menahan Sekda Pemkab Gresik non aktif,  Andhy Hendro Wijaya di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun denda satu milliar rupiah, subsider enam bulan kurungan dipotong tahanan kota yang dijalani terdakwa dan dilakukan penahanan di Rutan,"ucap, Jaksa Penuntur Umum, Esti Harjanti Candrarini dikutip memojatim saat membacakan surat tuntutannya dihadapan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (6/3).

Dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pemotongan insentif pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Gresik, terdakwa Andhy Hendro Wijaya dianggap tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nipotisme (KKN). 

"Sebagai  Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Terdakwa Andhy Hendro Wijaya tidak memberikan contoh yang baik,"kata, JPU Esti saat membacakan pertimbangan yang memberatkan dalam surat tuntutannya.

Selain itu, Sikap berbelit-belit selama proses persidangan juga menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam surat tuntutan JPU. 

"Hal yang meringankan, terdakwa sopan dan belum pernah dihukum,"terang, JPU Esti.

Terkait uang pengganti, jaksa menjatuhkan nol rupiah karena uang pengganti tersebut telah dibebankan ke M Muchtar (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah). Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 157.437.000, JPU mengatakan barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara.

Diketahui, surat tuntutan untuk terdakwa Andhy Hendro Wijaya ini dibacakan oleh empat jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik secara bergantian. Empat JPU tersebut antara lain, Dymas Adji Wibowo, Esti Harjanti Candrarini, Alifin Nurrahman Wanda dan A.A Ngurah Wirajaya.

Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa Andhy Hendro Wijaya terbukti melanggar dakwaan kedua. Yakni melanggar Pasal 12 huruf f Jis, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jis, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jis, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Persidangan perkara ini akan kembali dilanjutkan pada Senin (9/3) dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Andhy Hendro Wijaya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dalam persidangan terungkap hasil pomotongan  insentif mengalir ke legislatif, eksekutif dan setan klemat.

Hal itu diungkap oleh saksi M. Muchtar yang juga terdakwa dalam perkara ini (sudah divonis) berkas terpisah (spilising). Soal adanya uang hasil pemotongan sisa insentif triwulan pertama tahun 2018 senilai Rp 780 juta ada yang mengalir ke mantan Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid alias Pak Ji sebesar Rp 150 juta. Selain itu lanjutnya, dana pemotongan isentif juga mengalir k Bupati dan Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik Rp 30 juta, serta ada pembayaran tiket pesawat sebesar Rp 60 juta untuk rekreasi pegawai (BPKAD) Gresik ke Bali. 

"Uang yang diberikan Bupati dan Sekda tersebut diterima Pak Kaban (Andhy Hendro Wijaya) sebagai pengganti uangnya yang sudah keluar sebelumnya," terang, saksi M. Muchtar pada sidang tanggal (31/1/2020) lalu. (rief)


Posting Komentar