Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang putusan Sekda Gresik non aktif Andhy Hendro Wijaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya mevonis bebas terdakwa Sekda non aktif Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya atas dugaan perkara kasus korupsi di dinas BPKAD Pemkab Gresik tahun 2018 pada hari Senin (30/3) diruang Cakra Pengadilan Tipukor Surabaya.

Terdakwa Sekda Pemkab Gresik non aktif Andhy Hendro Wijaya dinyatakan 
tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota," kata, Hakim Ketua I Wayan Sosiawan dalam persidangan saat membacakan putusan dikutip memojatim.

Dalam pertimbangan hukum dan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa uang insentif yang dipotong ke BPKAD merupakan uang halal, karena statusnya bukan lagi uang negara sebab telah diserahkan ke masing-masing pegawai.

Selain itu, dalam pengumpulan uang instensif tersebut dinilai tidak ada paksaan. Sebab, ada sanksi administrasi maupun pemindahan jabatan yang dijatuhkan bila tidak ikut iuran. 

"Dan ini sudah terjadi saat terdakwa belum menjabat sebagai kepala di BPKAD," ucap, Hakim Anggota,  Kusdsrmanto saat membacakan pertimbangan hukumnya. 

Namun dipertimbangan lainnya, majelis juga menyesalkan kasus ini dilakukan penyidikan oleh Kejari Gresik dan mendesak agar melakukan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya Kepala Dinas BPKAD sebelumnya yakni, Yetty Sri Suparyati. Karena saat dipimpin oleh Yetty Sri Suparyati, insentif para pegawai langsung dipotong terlebih dahulu.

Sehingga para penerima tidak sempat menolak dan akhirnya pasrah dengan kondisi tersebut.

"Maka, berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik untuk memeriksa saksi Yetty Sripriati, dan para pihak yang melakukan itu," kata Kusdarwanto.

Atas putusan bebas ini, hakim I Wayan Sosiawan memberikan waktu 7 hari pada penuntut umum maupun terdakwa untuk melakukan upaya hukum.

"Sesuai Undang-Undang, saudara diberikan waktu tujuh hari untuk bersikap," tegas, Hakim Ketua, I Wayan Sosiawan sambil menutup persidangan. 

Sementara Kasi Pidsus Kejari Gresik, Dymas Adji Wibowo langsung menyatakan sikap akan mengajukan kasasi. Putusan tersebut nantinya akan dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum.

"Kita memiliki pertimbangan hukum sendiri, nanti akan kita tuangkan dalam memori kasasi nanti pasti akan kita bantah dari pada pertimbangan hakim majelis akan segera kami susun memori kasasi kami, nanti kami akan melihat alat bukti," ucap, Dymas Adji Wibowo saat dikonfirmasi usai persidangan.

Sedangkan, Hariyadi selaku Penasehat Hukum terdakwa dikonfirmasi usai persidangan mengatakan, dari awal pihaknya yakin bahwa kasus Andhy akan terbebas. Menurutnya insentif yang didasarkan jaksa untuk Dinas Kesehatan berbeda dengan BPKD.

"Karena insentif yang di Dinas Kesehatan itu yang berhak menerima kerjasama pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan dari BPJS kerjasama pemberian insentif jadi rekening itu masuk ke daerah bukan ke pribadi-pribadi tenaga medis tapi insentif yang diterima BPKD itu uang pribadi," ungkapnya

Suhardi menambahkan, atas putusan tersebut klainnya Andhy Hendro Wijaya masih menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa dengan pasal berlapis. Pada dakwaan ke satu, Jaksa mendakwa dengan Pasal 12 huruf e, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan ke dua, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa melanggar Pasal 12 f, Jo Pasal 12 huruf f, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Andhy Hendro Wijaya ditetapkan tersangka berdasarkan pengembangan dari pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya atas terdakwa M Muchtar, Plt Kepala BPPKAD Gresik (sudah divonis).

Dalam amar putusan vonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa M Muchtar yang dibacakan Kamis (12/9) silam, Majelis hakim yang diketuai Dede Suryaman saat itu juga memuat perintah agar Kejari Gresik mengusut keterlibatan sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik yang telah turut menikmati hasil pemotongan insentif pegawai di dinas BPKAD Pemkab Gresik dari perbuatan M Muchtar, salah satunya terdakwa Andhy Hendro Wijaya. (rief)

Posting Komentar