Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa mantan Kades Larpak, Musdari dan Kholil saat diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang agenda pemeriksaan terdakwa, Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya kembali menyidangkan mantan Kepala Desa Larpak, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Selain Musdari juga ada terdakawa lain yakni, terdakwa Kholil dalam kasus korupsi Dana Desa (DD) Desa Larpak tahun anggaran 2016 tersebut yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 316 juta dari nilai total Rp 1,5 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Timur.

Dalam persidangan pemeriksaan terdakwa tersebut kedua terdakwa masing-masing saling menjadi saksi secara bergantian.

Kedua terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan, Hendri ditanyai seputaran aliran uang Dana Desa anggaran tahun 2016 Desa Larpak serta penggunaanya.
Eronisnya, terdakwa mantan Pj Kades Larpak, Musdari lebih sering menjawab tidak tahu soal penggunaan uang Dana Desa tersebut yang diperuntukan untuk sejumlah pembangunan di wilayahnya.

"Saya tidak tahu pak, karena semua langsung ke Kholil selaku pelaksana,"ujar saksi Musdari (terdakwa) saat memberikan kesaksian atas terdakwa Kholil didalam persidangan dikutip memojatim. 

Selanjutnya, Majelis Hakim Katua Eddy Soeprayitno menanyakan ke terdakwa Kholil atas kebenaran keterangan saksi Musdari tersebut dan diamininya.

"Iya benar yang mulia,"ujar, terdakwa Kholil.

Namun, disaat pemeriksaan terdakwa dalam persidangan juga terungkap ada sejumlah uang jutaan rupiah masuk ke Sumbri. Sumbri adalah mantan Kades Larpak yang lama sebelum terdakwa Musdari. Sehingga Majelis Hakim Anggota Jhon Dista meminta JPU untuk menindak lanjuti adanya aliran uang yang masuk ke Sumbri mantan Kades Larpak.

"Pak Jaksa tolong ini diperjelas ya. Tadi saudara (terdakwa Musdari) menyatakan kalau saudara hanya formalitas tandatangan saja, yang mengaku semua uang dana desa adalah Kholil dan Sumbri. Apa hak Sumbri mengelolah uang desa! Tolong digaris bawahi ya,"tegas Hakim Anggota Jhon Dista dalam persidangan sambil meminta Jaksa untuk memeriksa kembali.

Selain itu Majelis Hakim juga mempertanyakan apa kapasitas Sumbri hingga mengelola uang desa. 

Sementara JPU Kejari Bangkalan, Hendri saat dikonfirmasi tentang perintah majelis untuk menindak lanjuti Sumbri, menyampaikan, kita akan memberitahukan ke penyidik Polres Bangkalan dulu. 

"karena ini limpahan dari Polres Bangkalan jadi kalau memang ada perintah ya kita sampaikan,"tuturnya. 

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, perkara korupsi dana desa di desa Larpak ini adalah produk hukum hasil ungkap pinyidik Polres Bangkalan atas 7 proyek di 17 kegiatan. (rief)

Posting Komentar