Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Tatang Istiawan Witjaksono saat mendengarkan putusan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Disidang terkait kasus korupsi penyertaan modal percetakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Pemkab Trenggalek Jawa Timur bos media divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada hari Senin (16/3). 

Tindakan terdakwa Tatang Istiawan Witjaksono yang juga bos media tersebut dinilai perbuatanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sidang yang diketuai I Wayan Sosiawan selaku Hakim Ketua serta dua Hakim Anggota Lufsiana dan Emma Ellyani membacakan surat putusan secara bergantian tersebut menyatakan, membebaskan terdakwa Tatang Istiawan Witjaksono dari semua tuntutan penuntut umum 

"Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, Memulihkan hak terdakwa harkat dan martabatnya,"kata hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusan untuk terdakwa Tatang Istiawan Witjaksono diruang Cakran Pengadilan Tipikor Surabaya dikutip memojatim.

Sementara, Kasi Pidsus Kejari Trenggalek, Dody Novalita saat dikonfirmasi terkait putusan majelis usai persidangan menyatakan, intinya tadi untuk terdakwa Tatang majelis hakim menyampaikan terbukti ada tindak pidana tetapi bukan tindak pidana korupsi (onslag).

"Ada tindak pidana, terbukti ada tindak pidana tetapi bukan tindak pidana koripsi. Jadi itu lepas hukum,"terang, Kasi Pidsus Kejari Trenggalek yang juga bertindak selaku JPU tersebut.

Masih kata JPU Dody Novalita, tuntutan kami primair dan subsidair susuai dengan terdakwa Suharto. Namun, oleh majelis hakim mempertahankan beda.

"Kita akan upayakan upaya hukum,"tegasnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, terdakwa Tatang Istiawan Witjaksono dituntut Kejari Trenggalek dengan pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 750 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 7,1 milliar. 

Sedangkan eks Bupati Trenggalek Suharto dituntut 8 tahun 5 bulan penjara denda Rp 500 juta, subsider 4 bulan. Untuk terdakwa Suharto tidak dijatuhi pidana uang pengganti karena tidak menikmati hasil korupsi pengadaan mesin percetakan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Pemkab Trenggalek.

Diketahui, Kasus ini bermula saat Soeharto yang kala itu menjabat Bupati Trenggalek melakukan kerjasama dengan Tatang Istiawan mendirikan sebuah perusahaan percetakan dibawah naungan PDAU Aneka Usaha yang diberi nama PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS). 

Dalam kerjasama tersebut disepakati pembelian mesin percetakan merk Heindelberg Speed Master 102 V tahun 1994 seharga Rp  7,3 miliar yang bersumber dari dana penyertaan modal PD Aneka Usaha sebesar Rp 10,8 miliar. 

Namun ternyata mesin percetakan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi. Mesin tersebut dalam keadaan rekondisi alias rusak.

Selain mesin dalam keadaan rusak, Tatang Istiawan selaku direktur PT BGS diketahui juga tidak menyetorkan modal awal sebesar Rp 7,1 milliar sebagaimana dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat. (rief) 

Posting Komentar