Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, 
Mohammad Iqbal Firdaozi. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Much Makmun Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Ra Momon mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Bangkalan hari Selasa (24/3).

Pemanggilan mantan Bupati Bangkalan, Ra Momon tersebut berkaitan tentang  sebagai saksi untuk dimintai keterangannya di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus korupsi pengadaan kambing etawa yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,4 miliar lebih dari nilai total anggaran Rp 9,213,750,000 miliar semasa kepemimpinannya.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Bangkalan selain memanggil mantan Bupati Bangkalan juga memanggil mantan Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi serta Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdul Latief Amin (sekarang Bupati Bangkalan). Ketiganya kompak mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Saat dikonfirmasi terkait tidak hadirnya saksi Ra Momon, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Bangkalan tersebut, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Muhammad Iqbal Firdaozi menyampaikan, inikan masih panggilan yang pertama ya, kalau sidang kali ini tidak datang maka kami akan melakukan pemanggilan ulang untuk yang kedua.

"Kita akan panggil ulang untuk yang kedua,"ucap, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan Muhammad Iqbal Firdaozi pada memojatim usai persidangan hari Selasa (24/3).

Saat disinggung soal bilamana yang bersangkutan tidak datang walau pemanggilan hingga ketiga, pria yang akrap disapa Iqbal menambahkan, untuk saat ini kami berharap yang bersangkutan dan beberapa pihak koperaktif. Namun, bila hingga panggilan yang ke dua dan ke tiga tidak hadir kami akan upaya lakukan tindakan tegas.

"Kalau panggilan kedua dan ketiga tidak datang ya kita lakukan tindakan tegas dengan upaya jemput paksa,"tegasnya.

Pada sidang sebelumnya, nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Much Makmun Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Ra Momon dan Robby Heryawan disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. 

Sedangkan, untuk R. Abdul Latief Amin (Bupati Bangkalan sekarang) dipanggil sebagai kapasitas Wakil Ketua DPRD Bangkalan saat itu. Bukan hanya Abdul Latief Amin saja yang dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Imron Rosyadi selaku Ketua DPRD Bangkalan saat itu juga dipanggil Kejaksaan Negeri Bangkalan. 

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pencairan anggaran APBD Pemkab Bangkalan tahun 2017 sebesar Rp 9,2 miliar yang diduga tanpa persetujuan DPRD anggaran tersebut tidak akan cair. 

Diberitakan sebelumnya, Ra Momon dengan didampingi beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin selaku Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan dan Mulyanto Dahlan selaku mantan PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Bangkalan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. 

Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)

Posting Komentar