Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua terdakwa saat mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Terdakwa mantan Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Magetan, Daduk Agustyanta dituntut 3 tahun dan 10 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Magetan. Salain Daduk penuntut umum juga mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Naning Supiyah selaku pihak ketiga sebagai rekanan dalam kasus dugaan korupsi proyek Program Kali Bersih (Prokasih) dan Composting.

Terdakwa Naning Supiyah oleh JPU dituntut 3 tahun 7 bulan. Sedangkan kedua terdakwa masing-masing di denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan serta diwajibkan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 1,12 juta dibagi dua masing - masing terdakwa.

"Menuntut terdakwa Daduk Agustyanta hukuman pidana selama 3 tahun 10 bulan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan,"ucap, Kasi Pidsus Kejari Magetan, Agus Zaini dalam persidangan yang digelar diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dikutip memojatim.

Usai mendengarkan amar tuntutan dari penuntut umum tersebut sidang yang diketuai Rochmad selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Adriano dan Samhadi itu memberikan kesempatan kepada dua terdakwa untuk membuat nota pembelaan dan berkordinasi dengan penasehat hukumnya Yuliana.

"Saudara bisa membuat nota pembelaan sendiri atau dengan penasehat hukumnya ya,"kata, Hakim Ketua Rochmad dalam persidangan.

Diketahui, sebelumnya produk hukum dugaan korupsi proyek Prokasih dan Composting di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Magetan ini adalah hasil ungkap penyidik Tipikor Polres Magetan hingga menyeret dua terdakwa Daduk Agustyanta dan Naning Supiyah menjadi pesakitan.

Dari modus ini terdakwa Daduk Agustyanta yang saat itu menjabat sebagai kabid Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Magetan memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sedangkan, Naning menjalankan perannya sebagai pihak ketiga rekanan. Keduanya bekerja sama untuk pekerjaan tahun 2013 dan 2014.

Namun, Naning Supiyah tidak menggunakan perusahaannya. Melainkan meminjam dua bendera dari perusahaan lain. Yakni, CV Agung Mas-lah yang tetap mengerjakan. Sebab, semua administrasi diketahui berasal dari CV Agung Mas. Dari pekerjaan itu, CV Agung Mas menarik fee sebesar 4 persen dibuat seolah-olah ada subnya, padahal CV Agung Mas  yang melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara senilai Rp 112 juta. (rief) 


Posting Komentar