Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : ilustrasi. (Istimewah)

Trenggalek-Memo. Diduga ngemplang anggaran dana pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dua pejabat Pengadilan Negeri Trenggalek ditahan. Pasalnya, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek melakukan penahanan terhadap dua pejabat Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek yakni, Kasubbag Umum dan Keuangan, Riawan dan Chrisna Nur Setyawan yang menjabat Sekertaris Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa (10/3).

Kedua pejabat paham hukum ini digelandang ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan diruang penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Trenggalek selama kurang lebih sembilan jam, keduanya diperiksa sejak pukul 11:00 wib siang hingga pukul 19:00 wib malam baru keluar dari ruang penyidik untuk dibawa ke RSUD setempat guna dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Saat diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka keduanya masih menggunakan seragam dinas Pengadilan. Setelah dinyatakan sehat, selanjutnya kedua tersangka dibawa dan dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Trenggalek.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Trenggalek, Lulus Mustofa menuturkan, penetapan sebagai tersangka karena diduga bersekongkol melakukan penyelewengan anggaran pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2018-2019. Selain itu, keduanya juga diduga korupsi anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019 dengan nilai kerugian negara total Rp 100 juta.

"Total kerugian negara Rp 100 juta,"tutur, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Lulus Mustofa pada sejumlah media, saat dikutip oleh memojatim.

Kajari juga menerangkan, modus tersangka dalam melakukan aksinya tersebut dangan cara memalsukan tanda tangan tujuh orang mulai ketua pengadilan sampai tim pemeriksa pekerjaan dan perusahaan jasa kontruksi. Padahal kenyataanya tidak demikian, perusahaan yang dicatut dalam dokumen sama sekali tidak tahu adanya proyek tersebut. Selain itu kedua tersangka juga telah dikonfrontir langsung dengan Ketua PN Trenggalek.

"Nama perusahaan juga dipalsukan, dalam artian nama perusahaan ini pemilik perusahaan tidak pernah diajak ngomong, tahu-tahu perusahaan ada namanya di situ," terangnya.

Masih lanjut Kajari Trenggalek, Lulus Mustofa, tersangka ini membuat laporan seolah-olah telah dilaksanakan dua jenis pekerjaan tersebut, namun kenyataannya pekerjaan tersebut adalah fiktif dan tidak pernah dikerjakan.

"Selain pemalsuan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan kantor itu tidak ada kegiatan dalam artian fiktif uang habis," jelasnya.

Dihadapan penyidik tersangka juga berdalih anggaran tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran tahun sebelumnya.

"Padahal sudah tutup buku. Itu alasan mereka,"tegas, Kajari Trenggalek, Lulus Mustofa.

Namun, tim penyidik meyakini penyelewengan tersebut untuk meperkaya diri sendiri, dan akan terus dilakukan penelusuran dengan kemungkinan aliran dana mengalir kepihak lain. Atas perbuatannya kedua tersangka bakal dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (ms/rief) 

Posting Komentar