Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : mantan Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya saat disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Gresik-Memo. Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya terdakwa kasus korupsi pemotongan jasa intensif di dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akhirnya di non aktifkan oleh Bupati Gresik Sambari Halin Radianto. Hal tersebut diketahui setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati bernomor 887/04/437.73/Kep/2020 tentang pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil.

Terbitnya SK Bupati Gresik terkait pemberhentian Andhy Hendro Wijaya tersebut diduga sebagai tindak lanjut penetepannya sebagai terdakwa dan menjadi tahanan kota sampai 25 April 2020 berdasarkan penetapan Majelis Hakim Tipikor Surabaya No.144/Pidsus.TPK/2019/PN.Sby.

Bukan hanya diberhetikan saja, dalam SK tersebut Andhy Hendro Wijaya ditetapkan menerima hanya 50 persen gaji tiap bulannya.

Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto juga telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nadlif sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekertaris Daerah dengan tujuan agar kinerja pemerintahan Kabupaten Gresik tetap berjalan.

"Iya mas sudah di PLH sama Bupati,"ucap, Nadlif saat dikonfirmasi oleh media hari Senin (2/3) dan dikutip memojatim.

Sedangkan, Hariyadi Penasehat Hukum (PH) Andhy Hendro Wijaya Sekda non aktif atas terbitnya SK Bupati tersebut menyatakan, akan mengambil langkah-langkah hukum dengan menguji SK itu ke PTUN. Menurutnya SK itu jelas sangat merugikan klainnya.

"Pengertian PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen ASN itu jelas, yang bisa diberhentikan sementara itu ASN yang menjadi tersangka dan ditahan. Pengertian tahan adalah tahanan badan. Klien kami dalam perkara ini hanya menjadi tahanan kota bukan tahanan badan, dan beliau masih dapat menjalankan tugas sebagaI Sekda Gresik,"pungkasnya. (rief)


Posting Komentar