Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang OTT suap mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Illah di Pengadilan Tipikor Surabaya atas terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Bos kontraktor terdakwa Ibnu Gofur mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya atas perkara dugaan pemberian suap ke mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Illah dan sejumlah bawahannya. 

Pada sidang kali ini Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya melaksanakan persidangan atas terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi melalui online yakni sidang teleconfrence dari dalam tahanan Rutan Medaeng Surabaya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum KPK dan Penasehat Hukum kedua terdakwa tetap didalam ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor.

Dalam pembacaan surat dakwaannya yang dibaca secara bergantian oleh JPU KPK yaitu Andhi Kurniawan, Ahmad Burhanudin, dan Arif Suhermanto. Dalam surat dakwaan JPU KPK menguraikan, perbuatan terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi tersebut sudah dilakukan bulan Juli 2019 hingga Januari 2020. "Awalnya, pada Juli 2019 PT Kharisma Bhina Kontruksi milik Ibnu Gofur ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek dijalan Candi-Prasung Sidoarjo oleh Pokja dengan nilai penawaran Rp21,5 miliar,"ucap, JPU KPK Arif Suhermanto saat dikutip memojatim hari Senin (30/3) dalam persidangan. 

Namun, masih lanjut JPU KPK, penetapan tersebut mendapat dari rekanan lainnya yang ikut menawar lelang proyek tersebut. Untuk menyelamatkan proyek Dinas PU BMSDA yang diinginkan, Ibnu Gofur berdiskusi dengan Totok Sumedi dan memutuskan meminta bantuan Bupati Saiful Ilah yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini  berkas terpisah (splising). "Terdakwa Ibnu Gofur lalu menghubungi dan meminta bantuan Bupati Saiful Ilah. Selanjutnya, Saiful Ilah menelfon Sanadjihitu Sangadji dan Judi Tetrahestoto selaku PPKom Dinas PU BMSDA. Permintaan itu disanggupi Saiful Ilah dengan meminta sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya. Ibnu Gifur akhirnya memenangkan proyek senilai Rp 21,4 miliar,"terang, JPU Arif Suhermanto. 

Usai Ibnu Gofur berhasil, lalu Totok Sumedi juga menginginkan proyek lainnya. Lantas keduanya menemui Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa Kabupaten Sidoarjo di Surabaya. Selain itu terungkap pekerjaan besar yang ikut diborong oleh kedua terdakwa pekerjaan di Dinas P2CKTR. 

Akhinya, terdakwa Ibnu Gofur mendapat pekerjaan proyek Pasar Porong dengan nilai kontrak Rp 17,4 milar. Kemudian proyek Wisma Atlet Sidoarjo sebesar Rp 13, 4 miliar dan juga proyek peningkatan Afr Kali Pucang Pagerwojo sebesar Rp 5,5 miliar. 

Sedangkan Totok Sumedi berhasil mendapatkan pekerjaan peningkatan jalan Kendal Pecabenan-Kedung Banteng senilai Rp 2,3 miliar. Kemudian, proyek pemeliharaan saluran Kanal Mangetan IV Gedangan sebesar Rp 430 juta dan sejumlah proyek Penunjukan Langsung (PL). 

"Yaitu pemrliharaan saluran Desa Wonomelati Krembung, Pemeliharaan Medaeng, Pembangunan jalan Paving akses jalan Smanor Sidoarjo, pemeliharaan saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan pemeliharaan Desa Sidorejo, Krian,"ungkap, JPU KPK Arif Suhermanto.  

JPU KPK juga menerangkan, atas pekerjaan proyek tersebut kedua terdakwa memberikan uang suap secara bertahap hingga mencapai Rp 1, 675 miliar sejak bulan Agustus 2019 sampai terjaring tangkap tangan KPK pada 7 Januari 2020 di Pendopo Pemkab Sidoarjo. 

Berikut kronologisnya : 

Pada Agustus 2019 kedua terdakwa memberikan uang suap kepada Pokja sebesar Rp 190 juta. Pada bulan yang sama juga, terdakwa Totok Sumedi kembali memberi uang Rp 190 juta. Kemudian pada bulan September keduanya kembali memberi uang pada Terdakwa Sanadjihitu Sangadji sebesar Rp 300 juta dengan rincian uang Rp 100 juta untuk Sanadjihitu Sangadji dan Rp 200 juta buat Bupati Saiful Ilah yang diserahkan dirumah dinas. 

Pada bulan Oktober uang sebesar Rp 400 juta diberikan pada Judi Tetrahastoto. Dengan rincian Rp 200 juta diberika pada Judi Tetrahastoto datang ke kantor terdakwa dan Rp 200 juta diberikan di kantor Dinas PU BMSDA. 

Sementara bulan Desember 2019 terdakwa Ibnu Gofur kembali memberi uang kepada Sanadjihitu Sangadji sebesar Rp 200 juta di salah satu Hotel di Mojokerto. Uang tersebut lalu dibagikan ke dua Pokja masing-masing Rp 50 juta dan Rp 40 juta. Pada bulan Januari 2020 pemberian uang secara berkali-kali. Pertama 3 Januari sebesar Rp 150 juta kepad Yanuar Santoso, kemudian hari yang sama pemberian uang pada terdakwa Kepala Dinas PU BMSDA, Sunarti Setyaningsih alias Naning sebesar Rp 225 juta, pemberian uang tersebut dilakukan di Rumah Makan Cianjur Taman Pinang Sidoarjo. 

Sedangkan, menjalang di Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK penyerahan uang itu dilakukan dua kali. Pertama pada siang hari terdakwa Totok Sumedi memberikan uang sebesar Rp 40 juta pada terdakwa Judi Tetrahastoto di kantor Dinas PU BMSDA. Kemudian pada sorenya terdakwa Ibnu Gofur, Totok Sumedi dan Iwan Setiawan menemui Bupati Saiful Ilah di Pendopo Sidoarjo. Saat itulah terdakwa Ibnu Gofur kembali menyerahkan uang sebesar Rp 350 juta lalu ditangkap KPK. 

Meski demikian, kedua terdakwa didakwa oleh JPU KPK dakwaan alternatif kesatu yakni, Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Selanjutnya, dakwaan alternatif ke dua yaitu, Pasal 13 Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH) nya tidak melakukan eksepsi sehingga pada sidang berikutnya langsung ke pembuktian. 

"Sidang dilanjutkan ke pembuktian, silakan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya,"ucap, Hakim Ketua Rochmad  dalam persidangan. 

Sementara ditemui usai persidangan alasan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa, Hans Edward Hehakaya (PH) terdakwa menyampaikan, "Karena saksi banyak, kita juga dibatasi dengan masa penahanan terdakwa. Karena itu kami minta lanjut ke pembuktian," pungkasnya. (rief) 


Posting Komentar