Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa mantan Kadis BPKAD Pemkab Bangkalan, Syamsul Arifin saat santai dikantin Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Ada pemandangan yang berbeda di Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (14/2/2020) dijalan raya Juanda Sidoarjo. Pasalnya, terdakwa korupsi kasus pengadaan Kambing Etawa anggaran tahun 2017 yang menelan kucuran dana sebesar Rp 9.213.750.000 miliar tersebut. Sehingga menyeret mantan Kepala Dinas (Kadis) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan, Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan menjadi terdakwa.

Namun, dua tahanan Tipikor ini kerap kelihatan bebas melenggang duduk di kantin Pengadilan Tipikor Surabaya membaur dengan pengunjung lain yang ingin menyaksikan secara langsung jalannnya persidangan Tindak Pidana Korupsi.

Perlakuan yang tak lazim ini diketahui bukan hanya pertama kali didapat, pemandangan dua terdakwa korupsi Kejaksaan Negeri Bangkalan ini bebas membaur dengan pengunjung atau tamu di Pengadilan Tipikor Surabaya, berbeda dengan tahanan lainnya yang langsung masuk ke sel tahanan Pengadilan Tipikor. Tahanan lain dikeluarkan hanya bila mau menjalani persidangan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan, Mohammad Iqbal Firdaozi saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan, "Tidak ada perlakuan berbeda sesama tahanan. Terimakasih sudah memberi informasi,"ucap, Kasi Pidsus Mohammad Iqbal Firdaozi pada memojatim.

Kasi Pidsus yang akrap disapa Iqbal ini juga menambahkan, berjanji akan memperbaiki petugasnya dilapangan.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Much Makmun Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Ra Momon disebu-sebut dalam persidangan, selain nama Ra Momon nama Roby juga disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. Bahwa, Ra Momon dengan didampingi beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)
 

Posting Komentar