Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang pembacaan tuntutan lima terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang perkara kasus penyerobotan dan pemalsuan akta lahan Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim kembali digelar diruang Utama Delta Kartika Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo hari Senin (3/2/2020). 

Sidang dengan agenda pembacaan tutuntan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo atas lima terdakwa terdiri dari, bos PT Gala Bumi Perkasa, Ceng Liang alias Henry Jocosity Gunawan, Yuli Ekawati, Reny Susetyowardhani selaku Dirut PT Dian Fotuna, Notaris Umi Chulsum dan Notaris Dyah Nuswantari itu dibaca secara bergantian oleh tim JPU. Dari lima terdakwa, Umi Chulsum mendapat giliran pertama lantas dilanjut dengan terdakwa Dyah Nuswantari Eka Hapsari, dan disusul terdakwa Reny Susetyowardhani, Yuli Ekawati dan terakhir terdakwa Ceng Liang alias Henry Jocosity Gunawan.

Didalam surat tuntutan penuntut umum menyebutkan, berdasarkan fakta -fakta persidangan dan keterangan saksi bahwa, Puskopkar Jatim selaku pemilik peta bidang atas nama Reny Sustyowardhani tersebut Puskopkar Jatim agar kembali memeriksa dokumen legalitas kepemilikan Reny Sustyowardhani yang menjadi dasar hukum penerbitan pada bulan April 2008 dapat dikaji kembali oleh pihak kantor BPN Sidoarjo. 

"Didapatkan, bahwa dokumen legalitas  yang belum diserahkan oleh Reny Susetyowardhani selaku Dirut PT Dian Fortuna Erisindo adalah bukti dokumen legalitas peralihan tanah dari Puskopkar Jatim seluas seribu sembilan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh persegi yang terletak di Desa Pranti Kecamatan Sedati Sidoarjo,"kata JPU Ridwan dalam persidangan saat dikutip memojatim.

Selanjutnya Jaksa juga menyebutkan, Reny dan Umi meminta tolong kepada terdakwa Dyah selaku Notaris agar dibuatkan akta yang isinya pihak pertama H. Robai Suryo Hartono selaku Ketua Puskopkar Jatim seolah - olah telah melepaskan tanah pada pihak kedua atas nama H. Iskandar selaku Direktur PT Dian Fortuna Erisindo atau Kepala Devisi Perumahan Puskopkar Jatim, akta pelepesan tanah dan akta surat kuasa yang dibuat palsu tersebut bernomor 11 sampai 22 tertulis tanggal 28 Desember 2000 tetapi fakta pembuatanya dibuat pada bulan Agustus sampai Desember 2008.

"Akta pelepesan tanah dan akta surat kuasa yang dibuat palsu tersebut bernomor 11 sampai 22 tertulis tanggal 28 Desember 2000 tetapi fakta pembuatanya dibuat pada bulan Agustus sampai Desember 2008,"kata, JPU Ridwan.

Sebelum kami menyimpulkan sampai pada tuntutan, hal yang memberatkan menimbulkan sengketa hukum antara Puskopkar dengan PT Gala Bumi Perkasa, dan hal yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya.

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan menyatakan terdakwa Dyah Nuswantari Eka Hapsari telah terbukti secarah sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan akta otentik sebagimana  dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dyah Nuswantari Eka Hapsari dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dyah Nuswantari Eka Hapsari dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,"tegas, Jaksa Ridwan.

Sedangkan terdakwa Reny Susetyowardhani selaku Dirut PT Dian Fotuna dituntut pidana penjara 5 tahun 6 bulan, terdakwa Yuli Ekawati dituntut 5 tahun, terdakwa Umi Chulsum dituntut 5 tahun.

Sementara Henry J Gunawan yang mendapat giliran pembacaan tuntutan terakhir dituntut pidana penjara 6 tahun.

"Pasal 266 ayat 1 KUHP, Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Tindak pidana yang dimaksud itu adalah melakukan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuat sejenis sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok menyuruh memalsukan perbuatan sejenis yang seolah-olah sesuai dengan kebenarannya,"pungkas, Hakim Ketua Achmad Peten Sili saat mempertegas bacaan Jaksa.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, modus dalam dugaan kasus pemalsuan akta autentik tanah, yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Namun dalam penyidikannya, Bareskrim Mabes Polri mengungkap bahwa tanah seluas 25 hektare itu adalah milik Puskopkar Jatim.

Tanah itu dulunya masih atas nama Iskandar yang dikuasakan oleh Puskopkar Jatim yang menjabat sebagai Ketua Divisi Perumahan.

Namun sesudah Iskandar meninggal, tanah itu diduga dikuasai atau diakui oleh Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar. Seiring waktu berjalan, tanah itu dijual Reny dengan dugaan memalsukan sejumlah dokumen dan dibeli Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan dengan uang muka sekitar Rp 3 miliar.

Setelah memberikan uang muka itu, Henry J Gunawan diduga membangun pergudangan yang diperjualbelikan di atas area seluas 25 hektare tersebut. Kenekatan Henry J Gunawan oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap telah merugikan Puskopkar Jatim senilai Rp 300 miliar.

Untuk diketahui, dugaan pemalsuan akta otentik itu dilakukan oleh lima orang tersangka. Yakni Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Gala Bumi Perkasa dan Reny Susetyowardhani anak dari (H.Iskandar/alm) Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Notaris Umi Chalsum, Notaris Yuli Ekawati, dan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari. (rief)

Posting Komentar