Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Terungkap pada persidangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) SDN Banyuanyar 2 Sampang aliran dana hasil potongan fee 12,1/2% tahun 2018 mengalir ke Bupati 10% dan 2,1/2% untuk Dinas Pendidikan. Hal tersebut diungkap oleh terdakwa mantan Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Sampang, Achmad Rojiun dan terdakwa Edi Wahyudi selaku staf pada persidangan hari Kamis (20/2/2020) di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kedua terdakwa dipersidangan yang digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo tersebut dalam perkara ini menjadi saksi atas terdakwa lain yakni mantan Kepala Sekolah SDN 4-5 Banyuanyar Sampang, Edi Purnawan masing-masing berkas terpisah (splising).

Dari hasil pertanyaan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman selaku Hakim Ketua serta Emma Elyani dan Agus Yunianto selaku Hakim Anggota 
dan Jaksa Penuntut Umum Kejari Sampang, Anton Zulkarnain, terdakwa mengaku bahwa uang hasil potongan 12,1/2% pada tahun 2018 tersebut disetorkan ke Bupati 10% dan 2,1/2% untuk Diknas.

"Saya hanya sebatas menyampaikan ke bu Endang, saya menyampaikan sesuai perintah atasan saya pak Rojiun bahwa fee untuk Bupati 10% dan untuk dinas 2 1/2 %,"terang, terdakwa Edi Wahyudi didalam persidangan.

Namun, saat ditanya terkait pemberian ke Bupati, saksi Edi Wahyudi (terdakwa) mengaku tidak tahu secara langsung penyerahan 10% untuk kegiatan Bupati tersebut.

Sementara dalam fakta persidangan saksi Ahcmad Rojiun (terdakwa) mengungkapkan bahwa, sebagian kepala sekolah yang mendapat bantuan ada yang menyetor ke dirinya juga ada yang menyetor ke terdakwa Edi Purnawan.

"Ada yang menyetor ke saya ada melalui nyetor ke Edi Puranawan,"terang, saksi Achmad Rojiun (terdakwa).

Selain itu saksi Edi Wahyudi (terdakwa) juga membenarkan bahwa, selain fee 12,1/2% ada juga pembayaran perencanaan dan pengawasan dari kepala sekolah ke terdakwa.

"Iya benar, dan itu tanpa kordinasi cuman ada kwitansi dari dinas,"ucap, saksi Edi Wahyudi.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sampang, Anton Zulkarnain dikonfirmasi terkait fakta persidangan pernyataan dua saksi Achmad Rojiun dan Edi Wahyudi tentang adanya fee 10% tahun 2018 mengalir ke Bupati, Anton menyampaikan, "tadi sudah jelas dan terang benerang didalam fakta persidangan terdakwa mengatakan ditahun 2018 pernah menyetor bersama-sama kepala dinas menyetor ke atasan yaitu Bupati,"tegas, Anton Zulkarnain saat dikonfirmasi memojatim usai persidangan.

Sekedar diketahui, produk kasus Pungutan Liar (Pungli) permintaan fee 12,1/2% terkait pembangunan RKB SDN Banyuanyar 2 Sampang, Madura, Jawa Timur ini berhasil diungkap oleh penyidik Kejari Sampang melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terdakwa eks Kepala Bidang Prasarana Dinas Pendidikan Sampang, Achmad Rojiun, staf Edi Wahyudi dan Kepala SDN Banyuanyar 4-5, Edi Purnawan sebagai tersangka.

Saat itu, Edi Purnawan menyerahkan uang sebesar Rp75 juta kepada Achmad Rojiun yang didampingi Edi Wahyudi di Jalan Raya Banyuanyar, uang tersebut diduga merupakan fee yang ditarik dari SDN Banyuanyar 2 Sampang. (rief)


Posting Komentar