Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang korupsi pengadaan kambing etawa. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Senin (10/2/2020). Sidang kali ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan menghadirkan 7 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait seputaran pengadaan Kambing Etawa di wilayah Pemkab Bangkalan Jawa Timur.

Tujuh orang saksi yang dihadirkan terdiri dari unsur pejabat Pemkab Bangkalan yakni, Kabid Pemerintahan Desa Sangsono Farmanto, Abd Kholik selaku Kasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa, Camat Arosbaya Anang Harianto Harip, Dedeng Suprapto selaku Kasi PMD Kecamatan Arosbaya dan tiga Kepala Desa yaitu, Suhardi selaku Kades Arosbaya, Agus Mulyanto Kades Karangpao dan Muhamad Suhid selaku Kades Lajing.

Saat menyampaikan keterangan seputaran bagaimana mengenai proses pencairan anggaran pengadaan Kambing Etawa tersebut, didalam persidangan empat saksi dari pejabat Pemkab Bangkalan kerap berbelit-belit menyampaikan keterangannya, sehingga sempat ditegur oleh Majelis Hakim agar saksi mengutarakan fakta sebenarnya.

"Makanya kita tahu persis kalau saudara (saksi) mengarang, kelihatan banget. Tolong apa adanya ya, sekali lagi,"tegas Hakim Anggota Kusdarwanto saat dikutip memojatim.

Selanjutnya, hasil pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diungkapkan saksi bahwa, pembuatan proposal permohonan bantuan pengadaan Kambing Etawa itu atas arahan dari pihak Kecamatan.

"Pembuatan propsal atas arahan Kecamatan," terang, saksi.

Sementara, tim Pidsus Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan, Hendri, Bayu Akbar Sulaiman, Aditya Yuana saat dikonfirmasi terkait adanya pernyataan saksi bahwa ini adalah proyek gagal menyampaikan, "Kita lihat dipembuktiannya nanti kita ada saksi ahli nanti kita sandingkan,"ucap, JPU Hendri pada sejumlah media saat dikonfirmasi usai persidangan.

Lebih jauh Hendri menambahkan, bahwa sesuai Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) propsal dari Desa itu atas arahan pihak Kecamatan.

"Itu proposal permohonan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp13,750 juta karena syaratnya harus ada proposal sesuai yang terungkap dipersidangan," imbuh, Jaksa Hendri.

Saat disinggung soal proses pencairan anggaran pengadaan Kambing Etawa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus secara administrasi proses pencairannya harus melalui persetujuan DPRD Bangkalan, Hendri menyatakan, "Nanti kita lihat difakta persidangan, cuman diproses penyidikan kita tetap sudah melakukan pemanggilan terhadap TAPD dan Banggar. Cuman tahap pemeriksaan ini belum sampai kesitu,"tegasnya.

Hendri menambahkan, pihaknya akan memanggil para pihak yang mengetahui atau yang terlibat langsung dalam perkara ini. Termasuk pihak-pihak yang telah dipanggil saat pemeriksaan di Kejari Bangkalan akan dihadirkan kembali dipersidangan berikutnya.

"Tetap kita akan agendan siapa-siapa yang terlibat untuk membuat terang kasus ini,"pungkasnya.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Much Makmun Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Ra Momon disebu-sebut dalam persidangan, selain nama Ra Momon nama Roby juga disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. Bahwa, Ra Momon dengan didampingi beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. Program tersebut direalisasikan ke 273 Desa se Bangkalan dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 9.213.750.000. Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)
 

Posting Komentar