Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : empat saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa anggaran tahun 2017 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan Jawa Timur kembali digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (7/2/2020). Sidang yang menjadikan dua mantan Kepala Dinas menjadi terdakwa yakni, Mulyanto Dahlan selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Syamsul Arifin selaku mantan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan.

Dalam persidangan kali ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan menghadirkan empat orang saksi terdiri dari unsur mantan Kabid BPKAD, Buchori, Indarto Bendahara 3, Dani Pujianti Kasubag Umum 4, Juprianto selaku Sekertaris Pribadi (Sespri) sekaligus PPK.

Dipersidangan saksi ditanyai seputaran bagaimana proses pencairan anggaran di Dinas BPKAD selama tahun 2016 dan tahun 2017. Saksi Indarto menyebutkan bahwa, pihaknya hanya tahu saat pemprosesan kegiatan pengadaan Kambing Etawa untuk selanjutnya saksi menyatakan tidak tahu, tahunya saat terbit surat edaran dari Bupati untuk desa.

"Saya tahunya setelah diterbitkan surat edaran dari Pemkab Bangkalan ke Pemerintah Desa,"kata, saksi Indarto dimuka persidangan saat dikutip memojatim.

Selain itu difakta persidangan, saksi Indarto yang saat itu mejabat sabagai mantan Bendahara di Dinas BPKAD Pemkab Bangkalan juga membenarkan prihal adanya surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa Syamsul Arifin mantan Kepala Dinas BPKAD Bangkalan terkait membuat surat pernyataan tanggungjawab atas proses pencairan pengadaan Kambing Etawa.

Sementara, tim Pidana Khusus (Pidsus) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan, Anggar Ferdian saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyatakan, ada surat pernyataan tanggungjawab yang dibuat oleh terdakwa Syamsul terkait proses penyaluran pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kambing Etawa yang tercantum pada surat pernyataan, dan itu dibenarkan oleh saksi Indarto selaku Bendahara Keuangan.

"Surat pernyataannya ada jelas disitu, pengembangan dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Kambing Etawa itu ada,"tegas, JPU Angga Ferdian.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Much Makmun Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Ra Momon disebu-sebut dalam persidangan, selain nama Ra Momon nama Roby juga disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. Bahwa, Ra Momon dengan didampingin beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. Program tersebut direalisasikan ke 273 Desa se Bangkalan dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 9.213.750.000. Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)
 

Posting Komentar