Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana persidangan korupsi pemotongan dana isentif BPKAD Pemkab Gresik di Pengadilan TipikorSirabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Terdakwa Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Andhy Hendro Wijaya kembali disidangkan terkait dugaan korupsi pemotongan dana insentif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (7/2/2020).

Untuk sidang kali ini, ada 10 saksi yang dihadirkan oleh tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Gresik untuk dimintai keterangannya. Dari saksi yang dihadirkan tersebut terdiri dari unsur staf Aparatur Negeri Sipil (ASN) di BPKAD Pemkab Gresik.

Keterangan saksi menyebutkan bahwa, pemotongan isentif tersebut sudah berjalan mulai lama bahkan sebelum terdakwa Andhy Hendro Wijaya menjadi Kepala Badan (Kaban). Dari fakta persidangan terungkap sebelum terdakwa Andhy Hendri Wijaya Kepala Dinas BPKAD dijabat oleh Yetty Sri Suparyatidra.

"Dulu seingat saya tahun 2010 namanya Jasa Pungut (Jaspung) dan setelah itu namanya Isentif,"terang, saksi dimuka persidangan yang di ketuai I Wayan Sosiawan selaku Hakim Ketua.

Sebelumnya, terdakwa Andhy Hendro Wijaya (AHW) didakwa dengan pasal berlapis. Pada dakwaan ke satu, Jaksa mendakwa dengan Pasal 12 huruf e, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan ke dua, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa melanggar Pasal 12 f, Jo Pasal 12 huruf f, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Andhy Hendro Wijaya ditetapkan tersangka berdasarkan pengembangan dari pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya atas terdakwa M. Muchtar, Plt Kepala BPPKAD Gresik pada Kamis 12 September 2019 lalu. (rief)


Posting Komentar