Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana Pengadilan Tipikor Surabaya saat keenam saksi memberikan keterangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan terkait perkara korupsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Gresik atas terdakwa Andhy Hendro Wijaya kembali digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Senin (3/2/2020) di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Dipersidangan kali ini masih mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gresik. Didalam keterangannya keenam saksi menyebutkan bahwa, ada dua Brankas  untuk penyimpanan uang di BPKAD Pemkab Gresik. Saksi Sulis juga mengaku menjabat sebagai Bendahara sejak tahun 2016.

"Yang satu Brankas yang besar itu untuk penerimaan dan yang kecil untuk pengeluaran,"kata, saksi Sulis selaku Bendahara BPKAD saat dikutip memojatim.

Saksi Sulis juga menyebutkan, ada dua Bendahara yang memegang kunci Brakas, selain dirinya juga ada Nurul Hidayat yang menjabat sebagai Bendahara BPKAD.

"Ada bu Nurul Hidayat yang memegang kunci Brankas pengeluaran,"ungkap, saksi Sulis dihadapan Majelis.

Didalam persidangan juga terungkap,  sebelum kasus ini dibongkar oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Gresik,  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  pada tahun 2018 pernah memeriksa pemotongan dana insentif di BPKAD Pemkab Gresik pada tahun anggaran 2017, namun dikembalikan, saat itu Kepala Dinas BPKAD dipimpin oleh Yetty Sri Suparyatidra dan Agus Purnomo. Selain itu, hasil dari pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim terungkap bahwa, proses pemotongan dana insentif tersebut tanpa ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari keduanya saat kepemimpinan Yetty sri Suparyatidra dan Agus Pramono.

Sehingga Majelis Hakim I Wayan Sosiawan selaku Hakim Ketua didampingi Kusdarwanto dan Bagus Handoko selaku Hakim Anggota memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk memproses kembali dan di lakukan pengembangan.

"Pak Jaksa tolong ya, sikat semua kalau mau disikat, jangan ada tembang pilih ini fakta persidangan,"pinta, Hakim Anggota Kusdarwanto kepada penuntut umum.

Sementara, tim JPU Kejari Gresik, Alifin Wanda dan Ngurai saat dikonfirmasi terkait perintah Majelis untuk dilakukan pengembangan kembali kasus ini menyatakan, pihaknya akan menyampaikan dulu pada pimpinan.

"Kita akan sampaikan ke pimpinan hasil persidangan hari ini,"ucap, JPU Alifin pada memojatim.

Untuk diketahui, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya (AHW) didakwa dengan pasal berlapis. Pada dakwaan ke satu, Jaksa mendakwa dengan Pasal 12 huruf e, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan ke dua, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa melanggar Pasal 12 f, Jo Pasal 12 huruf f, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Andhy Hendro Wijaya ditetapkan tersangka berdasarkan pengembangan dari pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya atas terdakwa M. Muchtar, Plt Kepala BPPKAD Gresik pada Kamis 12 September 2019 lalu. (rief)


Posting Komentar