Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : lima saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidiarjo-Memo. Sidang lanjutan atas terdakwa Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik Andhy Hendro Wijaya terkait dugaan korupsi pemotongan dana isentif di BPKAD Gresik kembali digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (10/2/2020). Lima saksi yang dihadirkan terdiri dari empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Gresik dan satu pensiunan PNS di Dinas BPKAD Gresik.

Sebelum saksi menyampaikan  keterangannya Hakim Ketua I Wayan Sosiawan perintahkan kepada saksi, sebelum memberikan keterangan saudara disumpah dulu, setelah itu saudara terangkan suatu peristiwa tentang Andhy Hendro Wijaya apa yang saudara ketahui atau melihat sendiri atau mendengar sendiri, atau saudara memang tidak tahu jangan memaksakan sesuatu yang tidak diketahui.

"Dulu saudara diperiksa penyidik Kejaksaan apa Polri?,"tanyak, Hakim Ketua I Wayan Sosiawan pada kelima saksi, dan secara bersamaan saksi menjawab, diperiksa penyidik Kejaksaan.

Dalam persidangan, saksi akui menerima pemotongan hasil dana isentif dari terdakwa Andhy Hebdro Wijaya. Namun, saksi mengaku tidak mengetahui dari mana uang tersebut dan untuk kepentingan apa.

"Saat itu Pak Andhy bilang uang ini halal," ucap, saksi Susiloanto didalam persidangan saat dikutip memojatim.

Saksi Susiloanto juga mengungkapkan, dirinya menerima pembagian aliran dana hasil pemotongan dana isentif itu sebesar Rp 40, 500 juta (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari terdakwa Andhy Hendro Wijaya.

Hasil dari pertanyaan Hakim dan JPU kepada saksi juga mengungkapkan bahwa, pada saat pembagian uang hasil potongan dana isentif tersebut terdakwa Andhy Hendro Wijaya tidak menerangkan dari mana asal uang itu dan untuk kepentingan apa.

Pada sidang sebelumnya diungkqpkan, kasus ini dibongkar oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Gresik,  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  pada tahun 2018 pernah memeriksa pemotongan dana insentif di BPKAD Pemkab Gresik pada tahun anggaran 2017, namun dikembalikan, saat itu Kepala Dinas BPKAD dipimpin oleh Yetty Sri Suparyatidra dan Agus Purnomo. Selain itu, hasil dari pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim terungkap bahwa, proses pemotongan dana insentif tersebut tanpa ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari keduanya saat kepemimpinan Yetty sri Suparyatidra dan Agus Pramono.
Sehingga Majelis Hakim I Wayan Sosiawan selaku Hakim Ketua didampingi Kusdarwanto dan Bagus Handoko selaku Hakim Anggota memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk memproses kembali dan di lakukan pengembangan.

"Pak Jaksa tolong ya, sikat semua kalau mau disikat, jangan ada tembang pilih ini fakta persidangan,"pinta, Hakim Anggota Kusdarwanto kepada penuntut umum.

Sementara, tim JPU Kejari Gresik, Alifin Wanda dan Ngurai saat dikonfirmasi terkait perintah Majelis untuk dilakukan pengembangan kembali kasus ini menyatakan, pihaknya akan menyampaikan dulu pada pimpinan.

"Kita akan sampaikan ke pimpinan hasil persidangan hari ini,"ucap, JPU Alifin pada memojatim.

Untuk diketahui, terdakwa Andhy Hendro Wijaya (AHW) didakwa dengan pasal berlapis. Pada dakwaan ke satu, Jaksa mendakwa dengan Pasal 12 huruf e, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan ke dua, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa melanggar Pasal 12 f, Jo Pasal 12 huruf f, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Andhy Hendro Wijaya ditetapkan tersangka berdasarkan pengembangan dari pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya atas terdakwa M. Muchtar, Plt Kepala BPPKAD Gresik pada Kamis 12 September 2019 lalu. (rief)


Posting Komentar