Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : 10 saksi saat memberikan keterangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Pasca Pengadilan Tipikor Surabaya dijalan raya Juanda Sidoarjo menolak nota keberatan (esepsi) terdakwa Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik, Andhi Hendro Wijaya atas perkara pemotongan insentif pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada hari Jumat (24/1/2020) lalu. Sidang kembali digelar dengan mendengarkan keterangan 10 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gresik pada hari Jumat (31/1/2020) diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. 

10 saksi yang dihadirkan terdiri dari,  
Dr. dra Yetty Sri Suparyatidra, Agus Purnomo, M. Muchtar terdakwa dalam perkara ini (sudah divonis), Dra Anis Nurul Aini, Mat Yazid S. Si, Ahmad Haris Fahman, Herawan Eka Kusuma. SE, Adriana Marhaeny Tucunan dan Lilis.

Miris, di dalam persidangan terungkap dana hasil pemotongan insentif mengalir ke Legislatif, Eksekutif dan Setan Klemat.

Pasalnya, dimuka persidangan yang diketuai I Wayan Sosiawan selaku Hakim Ketua, saksi mengungkapkan, soal adanya uang hasil pemotongan sisa insentif triwulan pertama tahun 2018 senilai Rp 780 juta ada yang mengalir ke mantan Ketua DPRD Gresik, abdul Hamid alias Pak Ji sebesar Rp 150 juta.

"Pada saat itu BPKAD Gresik masih dijabat Yetty Sri Suparyatidra. Uang tersebut diserahkan Kepala Badan (Kaban) Andhy Hendro Wijaya melalui saya,"terang, saksi M. Muchtar mantan Kabid PBB sekaligus Plt BPKAD Gresik saat dikutip memojatim.

Lebih jauh saksi juga mengungkapkan, hasil dana pemotongan isentif selain mengalir ke mantan Ketua DPRD Gresik dana juga mengalir Bupati dan Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik, Rp 30 juta dan diungkap juga pembayaran tiket pesawat sebesar Rp 60 juta untuk rekreasi pegawai BPKAD Gresik ke Bali. 

"Uang yang diberikan ke Bupati dan Sekda Gresik tersebut diterima Pak kaban (Andhy Hendro Wijaya) sebagai pengganti uangnya yang sudah keluar sebelumnya,"ungkap, saksi M. Muchtar.

Dalam sidang juga terungkap ada tiga cara pegawai BPKAD menerima uang potongan insentif. Untuk Insentif triwulan pertama diterima secara tunai, insentif triwulan kedua melalui rekening masing-masing yang ada di Bank Jatim, sedangkan insentif untuk triwulan ketiga melalui memo yang dikeluarkan oleh M. Muchtar.

Selanjutnya, disebutkan juga bahwa insentif dari pegawai BPKAD Kabupaten Gresik dibagikan ke terdakwa Andhy Hendto Wijaya melalui M. Muchtar dan ada juga kepada Setan Klemat, Pegawai Harian Lepas dan Satpam.

"Setan Klemat itu proposal-proposal yang masuk ke BPKAD, sedangkan untuk PHL dan Satpam, diberikan sebagai bentuk uang kebersamaan," pungkas, saksi M. Muchtar.

Pemberian tersebut menurut M. Muchtar tidak bermasalah sebab insentif yang diterima pegawai BPKAD Gresik mempunyai payung hukum Pergub Jatim No. 88 Tahun 2010 tentang pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah.

Mendapat penjelasan seperti itu langsung Hakim Ketua I Wayan Sosiawan menyanggahnya dan menyatakan, "Kalau berpayung hukum, kenapa sampai bermasalah disini,"tegasnya.

Untuk diketahui, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya (AHW) didakwa dengan pasal berlapis. Pada dakwaan ke satu, Jaksa mendakwa dengan Pasal 12 huruf e, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan ke dua, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa melanggar Pasal 12 f, Jo Pasal 12 huruf f, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Andhy Hendro Wijaya ditetapkan tersangka berdasarkan pengembangan dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya atas terdakwa M. Muchtar, Plt Kepala BPPKAD Gresik pada Kamis 12 September 2019 lalu. (rief)


Posting Komentar