Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa mantan Kabid Olaraga Dispora Pemkab Pasuruan,Lilik Wijayanti Budi Utami saat mendengarkan putusan Majelis Hakim. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Lilik Wijayanti Budi Utami mantan Kepala Bidang (Kabid) Olaraga Dispora Pemkab Pasuruan nampak tenang saat memasuki ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Selasa (11/2/2020) dijalan raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur.

Lilik Wijayanti Budi Utami menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi mark up anggaran di Dinas Pemuda dan Olaraga (Dispora) Pemkab Pasuruan. Terdakwa memasuki ruang sidang dengan memakai kerudung warna putih didampingi oleh Elisa selaku Penasehat Hukum (PH) nya.

Sebelum Majelis Hakim membacakan amar putusannya hakim lebih dulu menanyakan tentang kesehatan terdakwa, "bagaimana saudara terdakawa apakah dalam keadaan sehat?,"tanyak, Hakim Ketua Hisbullah Idris sebelum memulai persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidier tiga bulan kurungan dan mengganti kerugian negara Rp 69 juta kepada mantan Kepala Bidang (Kabid) Olah Raga, Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan, Lilik Wijayanti Budi Utami, langsung menangis. 

Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Pasuruan yakni 7 tahun penjara. 

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama, menjatuhkan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidier tiga bulan kurungan,"ujar Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris saat membacakan amar putusan di ruang Candra Pengadilan Negeri Tipikor.

Setelah mendengar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Lilik pun langsung berdiskusi dengan tim penasihat hukum. Setelah berdiskusi singkat, mereka pun mengambil keputusan untuk pikir-pikir selama 7 hari. 

Terdakwa, terbukti melakukan pemotongan 10 persen dan potongan Rp 2 juta untuk setiap biaya pembuatan dokumen atau proposal penawaran di setiap kegiatan di Dispora saat itu.

Mendengar putusan hakim, spontan Lilik lemas. Saat ditanya Hakim soal menerima atau banding dengan putusan ini, Lilik pun tidak memberikan jawaban. 

Ia berdiri dan berjalan menuju ke arah kuasa hukumnya, Elisa. Jalannya pun sudah sempoyongan. Ia hanya tertunduk lesu. Sesampainya di meja, Lilik hanya mendengarkan arahan kuasa hukumnya.

Setelah berdiskusi dengan waktu yang tidak lama, akhirnya kuasa hukum terdawa memutuskan untuk memikir lebih dulu langkah ke depannya paska putusan dibacakan.

Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa, Elisa mengatakan pertimbangan hakim sudah jelas bahwa kliennya ini tidak sendirian. Ia menyebut, dalam kasus ini, hakim sudah melihat kerugian negara Rp 918 juta itu bukan hanya dilakukan kliennya saja.

Makanya, Jaksa menuntut kliennya karena membuat negara rugi Rp 69 juta. Masih ada sisa yang belum diketahui siapa yang bertanggung jawab. Hanya saja, ia menyayangkan, uang Rp 69 juta yang diterima kliennya itu bukan hasil korupsi.

"Itu uang pribadinya klien saya saat memberi DP suatu kegiatan dan dikembalikan. Bukan uang hasil korupsi, itu uangnya dia sendiri. Untuk menanggapi putusan ini, kami masih pikir - pikir. Dua atau tiga hari kami akan tentukan sikap, kondisi klien saya sangat tidak memungkinkan sekarang," papar dia.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joni Eko mengaku akan melaporkan hasil putusan dalam sidang hari ini ke pimpinan. Kata dia, pihaknya juga masih akan pikir - pikir untuk hasil putusan dalam sidang kali ini.

"Nanti akan kami laporkan dulu ke pimpinan, bagaimana selanjutnya, nanti biar pimpinan yang akan menindaklanjutinya," pungkasnya. (rief)

Posting Komentar