Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : tujuh saksi saat dimintai keterangan dipersidangan Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan kasus penyelewengan Dana Desa (DD) anggaran tahun 2016 Desa Larpak, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Jawa Timur pada hari Jumat (28/2) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangkalan menghadirkan tujuh orang saksi yaitu, Nur Halimah (Bidan Desa), Muhammad Sumri (mantan Kades Larpak), Muhammad Sukron, H. Salam, Muhammad Sayad (Kepala Dusun Berisen), Gunawan (Kaur Perencanaan Desa Larpak), 

Dugaan tindak pidana korupsi atas anggaran Dana Desa yang menyeret Pj Kepala Desa Larpak, Musdari dan Kholil selaku pelaksana proyek hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 316 juta dari total nilai proyek senilai Rp 1,5 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dalam persidangan pertanyaan Jaksa terhadap saksi seputaran bagaimana proses penunjukan terdakwa Kholil sebagai pelaksna didalam sejumlah proyek di Desa Larpak. Anehnya, terdakwa Kholil bukanlah pejabat atau perangkat Desa Larpak, namun Kholil bisa menunjuk dan menjadikan seseorang menjadi perangkat desa di Desa Larpak tersebut.

Seperti yang diungkap oleh sejumlah saksi didalam persidangan yang diketuai oleh Eddy Soeprayitno selaku Hakim Ketua. Saksi Muhammad Sayad sebagai Kepala Dusun Berisen dan Gunawan sabagai Kaur Perencanaan Desa Larpak mengungkapkan, dirinya ditunjuk oleh terdakwa Kholil untuk menjadi Kasi Pelayanan Desa.

"Saya tahunya ditunjuk jadi Kaur Perencanaan Desa Larpak itu dari Kholil pak,"ungkap, saksi Gunawan dihadapan Majelis Hakim saat dikutip memojatim.

Selain itu masih lanjut saksi, selama di tunjuk menjadi Kasi Pelayanan Desa tersebut saksi mendapat gaji Rp 1.600.000 sebanyak dua kali. Eronisnya saksi menyatakan, penunjukannya tidak disertai Surat Keputusan (SK) dan tanpa melalui musyawara desa.

"Saya menerima gaji dua kali kalau gak salah pak Hakim, tidak ada SK" terangnya.

Dari keterangan Tujuh saksi juga menyebutkan bahwa, sejumlah proyek pembangunan fisik maupun yang non fisik di Desa Larpak tersebut dikerjakan oleh terdakwa Kholil selaku pelaksana, salah satunya kegiatan kesehatan yang diungkap saksi Nur Halimah (Bidan Desa) yang menyebutkan, tiap bulan ada kegiatan Posyandu yaitu, penimbangan dan memberi imunisasi. Saksi Nur Halimah juga menyatakan, kegiatan tersebut mulanya menggunakan biaya talangan atau biaya pribadi sebesar Rp 500 ribu per kegiatan, setelah itu biaya itu diganti oleh terdakwa Kholil sebesar Rp 30 juta dalam satu tahun.

"Saya menggunakan biaya pribadi pak yiap bulannya sebesar Rp 500 ribu, dan diganti oleh Kholil Rp 30 juta,"terang, saksi Nur Halimah.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, produk kasus penyimpangan Dana Desa anggaran tahun 2016 ini diungkap oleh penyidik Polres Bangkalan yang mendapatkan 
temuan adanya tindak pidana korupsi di Desa Larpak atas 7 proyek di 17 kegiatan. (rief) 

Posting Komentar