Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Hakim Ketua Eddy Soeprayitno saat memimpin sidang korupsi DD Desa Larpak diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.
(Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Persidangan kasus korupsi Dana Desa (DD) Desa Larpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan pada hari Jumat diwarnai teguran Hakim Ketua Eddy Soeprayitno terhadap wartawan yang biasa ngepos di Pengadilan Tipikor Surabaya. Pasalnya, wartawan media ini ditegur saat memfoto jalannya proses persidangan sedang berlangsung diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (28/2). 

Persidangan tiba-tiba dihentikan oleh Mejelis Hakim untuk beberapa saat kemudian menegur wartawan media ini untuk tidak memfoto jalannya persidangan yang sedang berlangsung.

"Kalau mau moto dan sebagainya itu sebelum sidang itu sampean tulis, ilustrasikan. Selama sidang itu tidak boleh, itu ada Surat Edaran (SE) Dirjen Badilum 2/2020, ya supaya tertib,"cetus, Hakim Ketua Eddy Soeprayitno sambil mengetuk palu satu kali. 

Sikap Hakim Ketua Eddy Soeprayitno langsung menghentikan persidangan disaat wartawan memfoto persidangan tersebut sebagai tindak lanjut adanya Surat Edaran (SE) Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan yang diterbitkan pada 7 Februari 2020. 

Pada poin 3 di Surat Edaran nomor 2 tahun 2020 tersebut berbunyi ; Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 

Implikasi dari pelanggaran tata tertib persidangan tersebut adalah sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya. Hal ini tercantum pada poin 9 dibagian tata tertib persidangan, berikut bunyinya ; Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Dengan aturan tersebut, media tidak bisa lagi mengambil gambar serta merekam suara atau vidio didalam ruang persidangan dan menyiarkannya ke publik.

Kebijakan Mahkamah Agung (MA) tersebut menuai reaksi keras. Menurut Yayasan Lembaga Bantua Hukum Indonesia (YLBHI) hal itu akan memperparah mafia peradilan. "Larangan memfoto dan merekam persidangan tanpa seizin Ketua Pengadilan akan memperparah mafia peradilan,"ucap, Direktur YLBHI Asfinawati pada hari Kamis (27/2), seperti yang telah diberitakan oleh sejumlah media dan dikutip oleh memojatim.

Selain itu masih lanjut Direktur YLBHI, Asfinawati menyatakan, memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah rana hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.

"Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja Jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskan pada masyarakat. Meminta SE Badilum No. 20/2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan, perihal larangan memfoto, dan merekam persidangan dicabut,"tegasnya. 

YLBHI juga mencatat selama ini rekaman sidang memiliki banyak manfaat, seperti keterangan-keterangan dalam sidang dan juga bisa jadi bukti sikap Majelis Hakim kepada para pihak.

Sementara pada hari Jumat (28/2) Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Hatta Ali memerintahkan Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Prim Haryadi untuk mencabut Surat Edaran No 2 Tahun 2020. Perintah mencabut SE itu dilakukan Ketua MA untuk merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aturan tersabut dinilai tidak selaras dengan semangat keterbukaan peradilan yang telah diatur dalam KUHAP dan PP Nomor 27/1983 serta keputusan Menteri Kehakiman RI tahun 1983.

Hal tersebut disampaikan melalui Juru Bicara (Jubir) MA, Andi Samsan Nganro.

"Ketua MA telah memerintahkan kepada Dirjen Badilum untuk menarik SE tersebut,"pungkas, Jubir MA Hakim Agung, Andi Samsan Nganro. (rief) 


Posting Komentar