Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang kasus penyerobotan dan pemalsuan akta lahan Puskopkar Jatim. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan perkara kasus penyerobotan dan pemalsuan akta lahan Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim kembali digelar diruang Utama Delta Kartika Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo hari Senin  (20/1/2020). Sidang dengan agenda mendengarkan pendapat saksi ahli dari terdakwa Ceng Liang alias Henry Jocosity Gunawan Dirut PT Gala Bumi Perkasa, dan Yuli Ekawati.

Dua saksi ahli tersebut yaitu Urip Santoso dari akademisi Unair ahli pertanahan (agraria) dan Sholahudin ahli hukum pidana Ubhara Surabaya. Keduanya dimintai pendapat terkait keilmuannya dalam perkara yang menjerat bos PT Gala Bumi Perkasa, Ceng Liang alias Henry Jocosity Gunawan cs. 

Fakta persidangan sesuai hasil keterangan ahli tersebut saat ditanya jaksa penuntut umum maupun hakim mengindikasikan bahwa dakwaan JPU atas kejahatan yang dilakukan terdakwa Henry J Gunawan dan empat terdakwa lainnya tidak terbantahkan. Karena memang ada unsur pidana dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa.

Seperti yang dijelaskan oleh saksi ahli Urip Santoso, bahwa Surat Pelepasan Hak (SPH) berhak menguasai lahan. Bukan hanya itu ahli juga menambahkan, bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tanah tidak bisa dinaikan menjadi Akta Jual Beli (AJB) sebelum adanya alas hak yang resmi seperti Sertifikat atau HGB yang dipenuhi terlebih dahulu.

"Harus memiliki sertifikat atau HGB baru bisa dilakukan jual beli,"terang, ahli Urip Santoso.

Sidang yang digelar pada hari Senin (20/1/2020) tersebut sesuai agenda, setelah sidang saksi ahli dari terdakwa Henry J Gunawan seharusnya dilanjut dengan sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo atas tiga terdakwa Reny Susetyowardhani selaku Dirut PT Dian Fotuna, Notaris Umi Chulsum dan Notaris Dyah Nuswantari. Namun, ditunda pekan depan.
Ditundanya pembacaan tuntutan tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum belum siap. Namun, sebelum sidang ditutup, Pengadilan Negeri Sidoarjo menetapkan penangguhan penahanan tiga terdakwa Reny Susetyowardhani, Umi Chulsum dan Dyah Nuswantari yang sebelumnya Majelis Hakim juga menangguhkan penahanan terdakwa Yuli Ekawati.

Penetapan penangguhan tersebut dibacakan langsung oleh Achmad Peten Sili selaku Hakim Ketua.

"Menetapkan penangguhan penahanan kepada terdakwa Yuli Ekawati,"kata, Hakim Ketua Achmad Peten Sili dalam persidangan usai sidang saksi ahli.

Masih kata Hakim Ketua, ini biar ada rasa  keadilan, semua kami tetapkan untuk kami tangguhkan penahanannya. 

Pasca penetepan penangguhan penahanan empat terdakwa tersebut, seketika empat terdakwa dapat menghirup udara bebas.

Perlu diketahui, sebelumnya terdakwa Reny Susetyowardhani, Dyah Nuswantari Ekapsari dan Yuli Ekawati ditahan di Lapas Delta Sidoarjo. Sedangkan Umi Chalsum menyandang status tahanan kota sejak awal pelimpahan tahap II oleh tim penyidik Bareskrim dan Kejagung. Sementara Henry J Gunawan ditahan lebih dulu di Rutan Kelas I Surabaya atas perkara yang berbeda.

Kelima terdakwa dalam perkara kasus dugaan penyerobotan dan pemalsuan akta lahan Puskopkar Jatim diadili di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dengan berkas terpisah (splitsing) dan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk terdakwa Reny Susetyowardhani didakwa pasal 264 ayat 2 KUHP dan atau pasal 266 ayat 1 KUHP, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian, terdakwa Henry J Gunawan, Bos PT GBP itu didakwa melanggar pasal 264 ayat 2 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 266 ayat 1 KUHP dan atau pasal 385 KUHP, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan terdakwa Yuli Ekawati didakwa pasal 264 ayat 2 KUHP dan atau pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan terdakwa Umi Chulsum didakwa pasal 264 ayat 2 KUHP dan atau pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 55 ayay 1 ke 1 KUHP dan terdakwa Dyah Nuswantari didakwa pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (rief)


Posting Komentar