Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua saksi pembeli gudang PT Gala Bumi Perkasa saat memberikan keterangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan perkara penyerobotan dan pemalsuan lahan milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur kembali disidangkan setelah sempat libur panjang aktifitas di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dikarenakan libur hari natal 2019 dan tahun baru 2020.

Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan empat saksi yakni, Sungkono Ongko Dinoto dan Julie Tedjo Prawiro keduanya selaku pembeli gudang ke PT Gala Bumi Perkasa (GBP) sedangkan dua saksi lainnya yaitu, Raja Sirait selaku  mantan PT Gala Bumi Perkasa dan Liliek djaliyah MA Sururi selaku Pengecara PT Gala Bumi perkasa saat itu.

Perkara atas dugaan penyerobotan dan pemalsuan akta lahan milik Puskopkar Jatim ini menyeret lima orang sebagai terdakwa yakni, Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan selaku Direktur PT Gala Bumi Perkasa, Reny Susetyowardhani sebagai Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Legal PT GBP Yuli Ekawati dan dua notaris yaitu, Dyah Nuswantari Ekapsari dan Umi Chalsum. Namun, kelima terdakwa disidangkan diruang Utama Delta Kartika Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo secara terpisah menjadi dua tahap.

Sementara, terdakwa Henry J Gunawan dan Yuli Ekawati mendapat giliran sidang lebih dulu dengan mendengarkan keterangan dua orang saksi Sungkono Ongko Dinoto dan Julie Tedjo Prawiro.

Dipersidangan saksi Sungkono Ongko Dinoto menerangkan bahwa, membeli tiga buah gudang ke Henry J gunawan selaku Direktur Utama dan Lie Yulien selaku Direktur PT GBP masing-masing seharga Rp 1,5 miliar lebih.

"Saya beli tiga buah gudang ke Henry J gunawan selaku Direktur Utama dan Lie Yulien selaku Direktur PT GBP,"ucap, saksi Sungkono dipersidangan dikutip memojatim hari Senin (6/1).

Sungkono menambahkan, dirinya walau sudah membeli tiga buah gudang namun tidak menerima selembar surat ataupun dokumen kepemilikan hanya mendapat surat perjanjian saja.

Hal yang sama juga disampaikan saksi Julie Tedjo Prawiro dimuka persidangan, saksi juga membeli enam buah gudang kepada terdakwa Henry J gunawan selaku Direktur Utama dan Lie Yulien. Namun pembelian dilakukan tidak secara tunai melainkan barteran.

"Saya diminta menguruk lahan tanah di Desa Pranti kemudian nanti dikasih 6 gudang sebagai imbalannya," terang, Julie. 

Selain itu masih lanjut Julie menyatakan, atas peristiwa ini dirinya merasa paling dirugikan karena sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 20 miliar lebih. Julie juga mengaku, tidak mendapatkan surat apapun sampai diketahui lahan tersebut disita polisi karena bermasalah.

"Kemudian polisi menyita gudang karena bermasalah,"tambahnya.

Sekedar diketahui pada sidang keterangan saksi sebelumnya, kepemilikan atas lahan seluas 20 hektar itu diungkapkan dimuka persidangan oleh sejumlah saksi dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan pihak Kecamatan atas pelepasan hak tanah di 6 desa yaitu, Desa Peranti, Desa Janti, Brebek, Tropodo, Kepuh Kiriman dan Desa Wadungasri yang dilepas kepada Puskopkar Jatim melalui Iskandar selaku Ketua Devisi Perumahan Puskopkar Jatim pada tahun 1994 silam.

Fakta pelepasan TKD tersebut diungkap oleh para saksi dari pejabat desa dalam sidang yang diketuai oleh Ahmad Peten Sili. Fakta tersebut diungkap bahwa lahan tersebut benar TKD yang sudah dilepas kepada Puskopkar Jatim.

"Arsip dokumen yang pernah saya lihat bahwa TKD itu sudah dilepaskan kepada Puskopkar Jatim," kata Kabid Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD) Kabupaten Sidoarjo, M Andik, ketika menjadi saksi, hari Selasa (10/12/2019) lalu.

Mendengar jawaban tersebut, Ketua majelis hakim Ahmad Peten Sili lalu menegaskan apakah Puskopkar Jatim yang bertidak pada saat itu Iskandar, Kepala Devisi Perumahan Puskopkar Jatim.

"Apakah Puskopkar Jatim diwakili Iskandar," tanya hakim. Saksi kembali menyatakan bila pelepasan itu kepada Puskopkar Jatim. 

"Saya lupa namanya, tapi itu ke Puskopkar Jatim," jelas pria yang menjabat Kabid sejak 2017 lalu itu.

Terkait pelepasan lahan TKD di 6 desa yang terletak di Pranti tersebut, pihaknya juga memiliki arsip dokumen yang tersimpan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga gubernur.

"Dokumen hanya berupa foto copy dari enam desa. Itu (6 desa) dokumennya jadi satu bandel, tidak terpisah-pisah," jelasnya.

Kesaksian dari pihak Dinas PMD Sidoarjo dan sejumlah pejabat desa yang memiliki aset di Pranti, Sedati jelas bahwa lahan TKD yang dilepas tersebut kepada Puskopkar Jatim, bukan kepada PT Dian Fortuna.

Termasuk dari kesaksian Kasubbag Umum Kecamatan Sedati, Restu Arih yang menyatakan bahwa arsip dokumen di kecamatan tersimpan bahwa lahan TKD 6 desa di Pranti sudah dilepas kepada Puskopkar Jatim.

Bukan dilepas ke pihak lain, termasuk PT Gala Bumi Perkasa, meski faktanya lahan 20 hektar tersebut sudah dikuasai PT GBP yang dibeli dari PT Dian Fortuna. Ironisnya, lahan tersebut sudah berdiri bangunan yang diklaim milik PT GBP.

Padahal, bangunan di atas lahan 20 hektar tersebut hingga saat ini masih belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Tidak ada IMBnya," ucap Hasan, staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo sejak 2009 silam itu ketika menjadi saksi.

Hasan mengaku pihaknya mengetahui hal tersebut setelah melakukan kroscek ke sejumlah dokumen arsip yang tersimpan di kantor. 

"Saya cek memang tidak ada IMBnya," tegas saksi yang mengaku pernah diperiksa saat penyidikan Bareskrim Polri di Polresta Sidoarjo.

Meski demikian, dalam sidang kali ini juga menghadirkan dua saksi dari pejabat BTN cabang Surabaya. Keduanya yaitu Kepala cabang dan wakil, Waluyo dan Ping Paloeastrini. Keduanya mengaku tidak begitu mengetahui soal agunan Puskopkar Jatim senilai Rp 24 miliar yang menggunakan surat pelepasan hak (SPH) pada tahun 1996 silam itu.

Begitupun dengan kredit macet Puskopkar Jatim sekitar Rp 12 miliar akibat lahan Puskpokar Jatim yang dikuasai pihak lain tersebut. 

"Kami tidak tau soal itu karena karena sudah dibawah devisi lain yaitu dibawah aset managemen devision (AMD). Jadi bukan dibawah kewenangan kami lagi," jelasnya.

Para saksi yang hadir juga tidak tau menahu dan kenal dengan lima terdakwa yaitu Henry J Gunawan, Direktur PT Gala Bumi Perkasa (GBP), Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Reny Susetyowardhani, Legal PT GBP Yuli Ekawati dan dua notaris yaitu Dyah Nuswantari Ekapsari dan Umi Chalsum yang diadili secara terpisah tersebut. (rief)


Posting Komentar