Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : enam saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Penkab Bangkalan, Madura Jawa Timur kembali digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Sidang kali ini masih mendengarkan keterangan saksi. Ada enam saksi yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan yaitu 4 orang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan 2 orang dari staf bawahan terdakwa Syamsul Arifin yang terdiri dari, mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Eddy Moeljanto, Haderi staf (BPKAD), Mochamad Fahri Kepala Bapeda, Tri Liyanto Kabag Hukum, Mulyono, Kasubid Anggaran I BPKAD, Moch Fakih, dan Yudi Harianto.

Dalam keterangannya saksi Eddy Moeljanto menyebutkan bahwa, pembahasan awal anggara tahun 2017 itu tidak ada pembahasan pengembangan BUMDes, bahkan pada di Paripurnakan dan saat diajukan ke Provinsi juga tidak tercantum pengembangan BUMDes yakni, kegiatan pengadaan Kambing Etawa tersebut.

"Setelah hasil evaluasi dari Bapak Gubenur itu ada koreksi, kalau gak salah koreksi itu hanya untuk penambahan infrastruktur,"terang, saksi Eddy Moeljanto dimuka persidangan pada hari Jumat (31/1/2020) saat dikutip memojatim.

Labih jauh saksi mengungkapkan, pembahasan APBD Pemkab Bangkalan saat itu ada keterlabatan sehingga perlu adanya evaluasi. Setelah pemakaian pemanfaatan dana itu disimpulkan putusan akhir, untuk selanjutnya dikirim kembali ke Gubenur hasil pembahasan  putusan akhir.

"Dikirim kembali ke Gubenur saat itu saya sudah tidak mengikuti pembahasan rancangan akhir. Tahu-tahu setelah kelamaan itu timbul di bantuan keuangan desa, timbulnya setelah hasil evaluasi,"ungkap, saksi Eddy Moeljanto saat itu menjabat sebagai Sekda Pemkab Bangkalan juga Ketua TPAD Bangkalan.

Seperti yang telah diberitakan media ini, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Much Makmun Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Ra Momon disebu-sebut dalam persidangan, selain nama Ra Momon nama Roby juga disebut-sebut dalam persidangan sebelumnya. Bahwa, Ra Momon dengan didampingin beberapa bawahannya turun langsung pada saat pembelian Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. Program tersebut direalisasikan ke 273 Desa se Bangkalan dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 9.213.750.000. Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara ini pun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa manta Kepala Dinas Dishub dan BPKAD Pemkab Bangkalan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)
 

Posting Komentar