Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Kasus perkara korupsi kredit fiktif yang menyeret mantan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Galang Artha Sejahtera, Madiun Jawa Timur, Hendry Winarno dan Didiek Krisdianto selaku Pengawas KSP sebagai terdakwa kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo hari Rabu (22/1).

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun menghadirkan enam saksi yang terdiri dari unsur debitur dan karyawan KSP Galang Artha Sejahtera yakni,  Sugiono (karyawan), Lupi Anggraini (karyawan), Khusnul Arifin, Imnoto, Harlen, Yulia Kurniasari (debitur).

Dalam persidangan terungkap bahwa, terdakwa merekayasa identitas pemohon. Bahkan, dari sekian data yang direkayasa terdakwa mencatut nama Yulia Kurniasari yang diketahui adalah seorang PNS, padahal saksi merasa tidak tahu sama sekali keberadaan KSP Galang Artha Sejahtera dan tidak pernah mengajukan pinjaman serta menandatangani surat perjanjian apapun.

"Sama sekali tidak kenal sama terdakwa dan tidak pernah mengajukan pinjaman sama sekali,"ucap, saksi Yulia Kurniasari dalam persidangan yang digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya saat dikutip memojatim.

Selain itu dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa, terdakwa Didiek Krisdianto yang telah merekrut saksi Sugiono menjadi sebagai Sekertaris KSP Galang Artha Sejahtera tanpa seleksi.

"Yang mengangkat saya sebagai sekertaris pak Didiek dan pak Hendry mengetahuinya,"terang, saksi Sugiono.

Sugiono juga menyatakan, dirinya waktu itu hanya disodori berkas dan diminta untuk menandatangani oleh terdakwa Didiek dengan alasan untuk kelengkapan persyaratan sebagai sekertaris.

"Saya disodori dokumen dan diminta untuk tandatangan buat kelengkapan persyaratan menjadi sekertaris, dan penandatanganan dilakukan dirumahnya pak Didiek,"ungkap, saksi Sugiono.

Bahkan, untuk memuluskan permohonan kredit fiktif itu ke Bank BNI saksi Sugiono juga diminta untuk ikut ke BNI oleh terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Madiun, Sulis saat dikonfirmasi apakah ada indikasi keterlibatan oknum BNI yang terlibat menuturkan, sementara kami belum melihat. Karena program ini dari polanya pihak BNI ke pihak koperasi dan secara administrasi pihak bank untuk mengkroscek setelah layak baru disalurkan.

"Didalam penyalur itu yang punya kewajiban secara mutlak sementara dari pihak koperasi,"tutur, JPU Sulis pada memojatim.

Sebelumnya, kasus kredit fiktif ini berhasil diungkap oleh penyidik tipikor Polres Madiun pada bulan Oktober 2017 silam. Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Madiun menemukan adanya aliran dana fiktif Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan BNI Cabang Madiun kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Galang Artha Sejahtera.

Koperasi Galang Artha Sejahtera yang berada di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun itu merekayasa data anggotanya sebagai pemohon kredit sehingga seakan-akan anggota koperasi tersebut mengajukan KUR.

Tidak tanggung-tangung dalam melancarkan aksinya terdakwa Hendi Winarno dan Didiek Krisdianto mengajukan 300 orang angota Koperasinya, untuk proses pengajuan KUR dengan kurun tahun 2012-2014 ke BNI cabang Madiun.

Akibatnya kedua terdakwa dikenakan 
pasal 2 subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. (rief) 

Posting Komentar